JATIMNET.COM, Mojokerto – Angka putus sekolah di Kabupaten Mojokerto mencapai ribuan siswa di tahun 2021. Salah satu penyebabnya diduga karena pendidikan nonformal yang diperuntukkan bagi siswa belum berjalan maksimal akibat terbentur pandemi.

Tercatat tahun ini sebanyak 8.000 anak masuk dalam kategori usia sekolah, namun sudah dalam status tak bersekolah. Dari jumlah tersebut, hanya 1.400 anak yang berhasil meneruskan pendidikan melalui sistem kejar paket. Sedangkan 6.600 anak tidak melanjutkan pendidikan.

Hal ini menjadi perhatian khusus Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati. "Ini yang harus jadi perhatian bagi kita semua. Terlebih, tingkat pendidikan masyarakat termasuk dalam indikator pembangunan indeks manusia. Ini cukup memprihatinkan," ujarnya, Sabtu, 20 November 2021.

BACA JUGA: Angka Putus Sekolah di Jatim Didominasi Perempuan

Ikfina menyebut banyaknya jumlah siswa yang putus sekolah ini tentunya menjadi pekerjaan rumah bagi Dinas Pendidikan (Dispendik). Sehingga, pemimpin perempuan pertama di Kabupaten Mojokerto ini berharap bentuk pendidikan nonformal bisa kembali dimaksimalkan, seperti sekolah kejar paket atau sanggar belajar khususnya bagi anak-anak yang mengalami putus sekolah.

 

”Ini menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi Dinas Pendidikan. Namun, semua  tetap membutuhkan perhatian dari masyarakat juga,” ucapnya.

Terpisah, Kepala Dispendik Kabupaten Mojokerto Zainul Arifin mengakui tahun ini masih banyak siswa yang putus sekolah. Itu melihat dari jumlah yang terdata di Kabupaten Mojokerto. Sekitar 1.400 warga yang bisa melanjutkan pendidikan ini memang karena sudah dibiayai APBN.

”Karena kalau untuk pendanaan anak yang putus sekolah di-cover (ditangani) oleh pusat dan yang ter-cover jumlahnya baru 1.400 (anak). Sehingga masih banyak yang belum bisa melanjutkan pendidikan kesetaraan,” ucapnya.

BACA JUGA: Remaja Putus Sekolah di Mojokerto Edarkan Sabu

Menurutnya, untuk mengatasi hal tersebut, pendidikan nonformal bagi anak putus sekolah tidak bisa berjalan begitu saja sebab perlu ada pembenahan anggaran yang difokuskan untuk pendidikan nonformal.

Padahal, selama dua tahun ini, pendidikan nonformal jarang diperhatikan. Akibat dari anggaran pemda yang fokus digunakan untuk penanganan Covid-19.

”Perkiraan kita, nanti tahun 2023 baru bisa dimaksimalkan dan diperhatikan daerah untuk siswa yang putus sekolah ini. Jadi, tidak lagi bergantung pada dana dari pusat, semoga tahun berikutnya ada anggaran juga untuk pendanaan pendidikan nonformal. Dari situ, pendidikan bagi warga yang putus sekolah bisa dituntaskan,” katanya.