Penanganan Banjir di Jatim Terkendala Pembebasan Lahan

JATIMNET.COM, Surabaya – Hasil blusukan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkap kendala penangananan banjir di beberapa wilayah terkendala pembebasan lahan milik masyarakat.

Salah satunya di Gresik, gubernur kelahiran Surabaya itu menyebut ada masalah pembebasan lahan terkait normalisasi Sungai Lamong.

“Tadi saya juga sudah telepon ke Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) butuh pemahaman ke grass root (masyarakat), karena lahan yang dibutuhkan untuk pembuatan tanggul cukup panjang yakni sekitar 7,1 kilometer,” ujar Khofifah, Senin 6 Mei 2019.

BACA JUGA: Penanganan Banjir Gresik Perlu Libatkan Hulu hingga Hilir

Untuk penanganan banjir Gresik, memang dibutuhkan pembebasan lahan di pinggir maupun dalam tanggul. Karenanya, butuh proses pemahaman ke masyarakat.

Khofifah menjelaskan, Sungai Lamong saat ini memiliki daya tampung air 250 meter kubik per detik. Ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi yang mencapai 700 meter kubik per pasti tidak bisa tertampung. Pemprov berharap dibuatkan tanggul yang dapat menampung 1.000 meter kubik per detik.

Selain pembuatan tanggul di Sungai Lamong, lanjut Khofifah, untuk pencegahan banjir daerah lain butuh sudetan. Fungsinya untuk mengalirkan air ke laut. Misalnya Sungai Bengawan Solo di Bojonegoro, kemudian Sungai Welang di Pasuruan, dan Sungai Kemuning di Sampang.

BACA JUGA: Surabaya Bangun Waduk Atasi Banjir Sumberejo

udetan ini membutuhkan pembebasan lahan. Untuk sudetan menjadi tugas kabupaten/kota. Sedangkan anggaran pembuatannya bisa disiapkan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

“Memang perlu kanal, sudetan, karena sedimentasi  dan terjadi banyak pendangkalan sungai sehingga mempengaruhi daya tampung air ke sungai,” urainya.

Agar terwujud, Khofifah menjelaskan penanganan banjir harus dilihat hulu hilirnya dulu. Salah satunya melakukan revitasliasi Sungai Bengawan Solo dan Sungai Brantas di sisi hulu, serta pembebasan lahan di sisi hilir.