Pemkab Mojokerto Komitmen Lindungi Pemenuhan Hak Anak

Rochman Arief

Rabu, 15 Mei 2019 - 23:13

JATIMNET.COM, Mojokerto – Pemerintah Kabupaten Mojokerto berkomitmen melindungi pemenuhan hak anak. Salah satunya dengan membentuk wadah, yakni Forum Anak Majapahit.

Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi mengatakan, prinsip perlindungan anak yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup.

"Selain itu, juga ada kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak," katanya saat menerima tim verifikasi lapangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), terkait penghargaan kategori Pelayanan Ramah Anak (PRA) Terbaik pada UPT Puskesmas Gondang, Rabu 15 Mei 2019.

Ia mengemukakan, PRA di puskesmas dilakukan berdasarkan pemenuhan, perlindungan, dan penghargaan atas hak-hak anak sesuai prinsip-prinsip perlindungan anak.

BACA JUGA: Pemkot Surabaya Sediakan Beasiswa untuk Anak Warga Eks Lokalisasi

“Komitmen Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam pemenuhan hak anak, juga diwujudkan dengan membentuk wadah juga dibentuk untuk mewujudkan komitmen tersebut, salah satunya yakni Forum Anak Majapahit," ujarnya.

Pihaknya menilai, anak-anak masa kini telah berkembang menjadi pribadi yang lebih terbuka, kritis, namun cerdas diperlukan adanya suatu wadah untuk menampung dan mengarahkan.

“Anak-anak era sekarang luar biasa, confidence, dan cerdas. Berani tampil, dan berpendapat. Ini sebuah kemajuan. Dunia sudah tidak step by step seperti anak tangga. Dalam era milenial dan Revolusi Industri 4.0, semua harus diimbangi dengan controlling dan pengarahan yang tepat," ujarnya.

Sementara itu, Kasubid Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan Wilayah II Kementrian PPPA RI, Mega Yolanda mengatakan bahwa PRA adalah salah satu indikator Kabupaten atau Kota Layak Anak (KLA).

BACA JUGA: Pelajar PAUD dan TK Berkenalan dengan Basarnas Jember

“Pengukuran KLA menggunakan 24 indikator yang mencerminkan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak dari aspek kelembagaan dan lima (kluster) substansi Konvensi Hak Anak (KHA),” katanya.

Ia menyebutkan, salah satu klaster substansi tersebut yaitu klaster ketiga tentang kesehatan dasar dan kesejahteraan yang diukur melalui sembilan indikator, di mana salah satu indikatornya yakni PRA pada puskesmas.

Ia mengatakan, dalam perkembangannya sesuai Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang puskesmas, puskesmas ramah anak mengalami perubahan menjadi pelayanan ramah anak di puskesmas. Pada tahun 2015, KPPA telah menyusun panduan model pengembangan PRA di puskesmas.

“Puskesmas adalah sarana pertama fasilitas kesehatan, sebelum RS dan sebagainya. Jadi harus dimaksimalkan dengan baik semua sarana dan pelayanannnya,” katanya. (ant)

Baca Juga

loading...