Pelanggaran HAM Tak Diusut Tuntas, Mahasiswa Papua Tuntut Referendum

JATIMNET.COM, Jember – Sejumlah mahasiswa asal Papua dan Papua Barat yang berkuliah di Jember, Jawa Timur, menggelar demonstrasi, Kamis, 10 Desember 2020. Tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), mereka menjadikan momen peringatan Hari HAM Internasional untuk menyuarakan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM yang tidak pernah tuntas di tanah kelahiran mereka.

“Kami mendesak semua pelanggaran HAM di Papua dituntaskan. Jika hanya janji-janji, kami seluruh rakyat Papua mendesak referendum sebagai solusinya,”  ujar Koordinator AMP, Matheus Mae, di sela-sela aksi yang digelar di depan gedung DPRD Jember.

Menurutnya, referendum sebagai solusi akhir karena pemerintah RI selama ini tidak serius menangani berbagai kasus pelanggaran HAM. Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) yang diberikan pemerintah pusat sejak 20 tahun silam dinilai tidak pernah efektif mengatasi akar masalah. Sebab, Otsus hanya dinikmati segelintir elit Papua dan kerap disalahgunakan.

BACA JUGA: Kecam Otonomi Khusus, Mahasiswa Papua Gelar Demo

“Dana itu tidak sampai ke rakyat Papua. Karena itu, kami rakyat Papua menolak perpanjangan Otsus,” kata mahasisa FISIP Universitas Jember ini.

Otsus di Papua dan Papua Barat digulirkan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus. Program tersebut akan berakhir pada pertengahan tahun 2021. Saat ini, wacana perpanjangan dan evaluasi Otsus masih menjadi tarik ulur di tingkat pusat.

Matheus menilai banyak kegagalan Otsus yang tidak diketahui masyarakat. Sebab, kebebasan pers di Papua amat minim akibat sensor ketat pemerintah. Mereka juga mengkritik janji-janji Jokowi kepada rakyat Papua yang dinilai tidak sesuai kenyataan.

BACA JUGA: Aktivis Desak Polisi Menindak Pelaku Kekerasan pada Mahasiswa Papua

“Program bensin satu harga yang didengungkan saat awal Jokowi menjadi Presiden, di lapangan tidak terlaksana,” kata Matheus.

Aksi mahasiswa asal Papua ini diikuti sekitar 12 orang. Mereka juga menggelar teatrikal untuk menggambarkan penderitaan rakyat Papua. Meski hanya diikuti belasan peserta, polisi menurunkan ratusan personelnya untuk menjaga pengamanan. Polres Jember juga tetap menerapkan prosedur pengamanan unjuk rasa normal dengan memasang kawat berduri di depan Gedung DPRD Jember.