JATIMNET.COM, Surabaya – Jaringan Organisasi Masyarakat Sipil Jawa Timur meminta kepolisian untuk menjalankan proses hukum terhadap pelaku kekerasan serta tindakan diskriminatif, dalam penggerebekan Asrama Mahasiswa Papua, di Surabaya selama 16 dan 17 Agustus 2019..

“Kami mendorong dan mendesak penuntasan kasus ini sampai ke akarnya, agar kekerasan terhadap mahasiswa Papua tidak berulang,” kata juru bicara Jaringan Organisasi Masyarakat Sipil Jawa Timur, Jauhar Kurniawan, di ruang Pusat Studi Fakultas Hukum Universitas  Airlangga, Selasa 20 Agustus 2019.

Pengacara Publik LBH Surabaya itu menambahkan, kejadian serupa pernah terjadi pada Agustus tahun lalu di Surabaya. Saat itu peristiwa pengepungan mahasiswa Papua terjadi karena pengibaran bendera.

BACA JUGA: Meski Kecil Tetap Penting

"Pihak kepolisian sebenarnya memiliki sumber daya mencukupi, deteksi peristiwa yang membahayakan bisa lebih serius, tidak terjadi lagi," ungkapnya.  

Selain itu, ia meminta agar semua pihak menahan diri dan tidak terprovokasi dengan informasi yang berkembang, sekaligus meminta Komnas HAM untuk melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia terkait oknum kepolisian dan TNI di Surabaya dan Malang.

“Agar tidak berulang, permintaan maaf adalah langkah awal, namun bukan selesai di sana, bagaimana supaya kasus yang terjadi terbukti dan tidaknya, salah satunya melalui musyawarah pimpinan daerah yang melibatkan gubernur, kepolisian, dan TNI untuk menyelesaikan hal tersebut,” tambahnya.

BACA JUGA: Rektor Unitomo Janjikan Keamanan Mahasiswa Papua

Desakan tersebut disampaikan oleh Jaringan Organisasi Masyarakat Sipil Jawa Timur yang terdiri dari Lembaga Bantuan Hukum Surabaya, Human Right Law Studies (HRLS) Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Timur, Pusat Studi Anti Korupsi dan Demokrasi (PUSAD) Universitas Muhammadiyah Surabaya, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya (Pusham Ubaya), dan Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Jawa Timur.