JATIMNET.COM, Jember – Puluhan mahasiswa asal Papua dan Papua Barat yang berkuliah di Jember, menggelar aksi demonstrasi. Mereka menamakan diri Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan menyuarakan kritik atas Otonomi Khusus (Otsus) di kedua provinsi tersebut, yang dinilai gagal.

“Kita menolak rencana perpanjangan Otsus di Papua dan Papua Barat. Program itu  sama sekali tidak terlaksana karena dikendalikan penuh oleh Jakarta dan elit Papua tertentu,” ucap Midi Filex Kagoya, juru bicara Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) kepada awak media di sela-sela aksi demo yang digelar di depan bundaran DPRD Jember pada Sabtu, 15 Agustus 2020.

Dalam orasinya, mengecam sejumlah elit Papua yang mengatasnamakan rakyat dan berdialog dengan pemerintah pusat dalam rangka perpanjangan Otonomi Khusus Jilid II. Sebagai catatan, Otonomi Khusus (Otsus) di Papua dan Papua Barat diberlakukan sejak tahun 2002 lalu dan akan berakhir pada Desember 2021. Kini pemerintah pusat sedang mengevaluasi pelaksanaan Otsus.

Salah satu contoh kegagalan Otsus di dua provinsi tersebut, adalah pemberian beasiswa afirmasi yang menurut mereka salah sasaran. “Malah banyak penerima beasiswa itu bukan putra asli Papua. Padahal, ketentuan ini sudah diatur secara tegas di UU Otsus,” papar Kagoya.

BACA JUGA: Tuntut Orang Papua di Balikpapan Dibebaskan, Mahasiswa Papua di Surabaya Demo

Kegagalan Otsus, menurut mahasiswa juga terbukti dari pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pembangunan yang masih minim di Papua dan Papua Barat. Aliansi membantah klaim Presiden Jokowi beberapa waktu lalu yang menyebut bensin sudah satu harga di Papua.

“Bensin di Papua itu harganya mencapai Rp 40 ribu. Itu di pusat kota, apalagi di pedalaman. Jadi kondisi ekonomi di Papua tidak seperti yang diklaim pemerintah pusat,” papar Etanias Wadimbok, juru bicara Aliansi yang lain. 

Ketimbangan pembangunan di Papua dan Papua Barat juga bisa dilihat dari semen yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga di Jawa, tempat mereka menuntut ilmu saat ini. 

“Harga semen satu sak di Wamena, masih hampir sama dengan di Jawa, yakni Rp 55 ribu. Tetapi di Kabupaten Bintang misalnya, harganya mencapai Rp 1,6 Juta. Jadi kondisi ekonomi di Papua itu tidak seperti yang dibicarakan Jakarta,” papar Etanias.

BACA JUGA: Rasisme Mahasiswa Papua Surabaya, Oknum ASN Divonis 5 Bulan Langsung Bebas

Para mahasiswa juga menggelar aksi teatrikal untuk menggambarkan kondisi ketidakadilan yang ada di daerah asal mereka. Selain itu, mereka juga menggelar solidaritas untuk rekan mereka, sesama mahasiswa asal Papua yang berkuliah di Univeristas Khairun, Ternate. 

“Kami mendesak keputusan Drop Out kepada rekan-rekan kami di Universitas Khairun untuk dicabut. Mereka di DO hanya karena menggelar aksi solidaritas untuk Tanah Papua,” tegas Etanias.

Aliansi Mahasiswa Papua ini berorasi sejak sekitar pukul 11:00 WIB dan berakhir sekitar 12:30 WIB. Aksi demo berlangsung tertib sembari sesekali diiringi lagu-lagu dan tarian khas Papua. Mereka juga sempat menghentikan sejenak ketika kumandang adzan Dhuhur sebagai bentuk penghormatan. 

Bahkan mereka juga berusaha tidak meninggalkan sampah sepanjang aksi. “Terima kasih kami ucapkan kepada polisi yang telah membantu pengamanan serta masyarakat Jember,” ujar salah satu orator saat mengakhiri aksinya.

Walau hanya diikuti sekitar 30 orang, Polres Jember mengerahkan ratusan personelnya untuk pengamanan. Sebagian besar polisi yang bertugas tidak mengenakan seragam dinas atau berpakaian preman.  Kapolres Jember, AKBP Aris Supriyono turun langsung memantau jalannya pengamanan.

“Kita terjunkan 350 personel polisi kemudian dari TNI ada 1 pleton, dari satpol PP ada satu regu, juga ada satu regu Damkar, serta satu regu petugas Dinas Perhubungan,” ujar Aris Supriyono kepada  Jatimnet.com di sela-sela pengamanan aksi.