Pansus Ingin Pembahasan RPJMD Libatkan Publik

Baehaqi Almutoif

Minggu, 24 Maret 2019 - 19:26

JATIMNET.COM, Surabaya – Panitia Khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Timur 2019-2024 ingin melibatkan sejumlah pakar dan masyarakat umum dalam pembahasannya nanti.

“Kami masih menunggu balasan draft yang dikirim ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sembari menunggu, rencana pembahasan bersama pakar tengah disusun,” kata Ketua Pansus Hadinuddin saat dihubungi melalui selulernya, Minggu 24 Maret 2019..

Politisi Partai Gerindra itu mengungkapkan, saat ini draft RPJMD tengah dibahas di Kemendagri. DPRD Jawa Timur masih menunggu sebelum membahasnya menjadi peraturan daerah. "Tapi prinsipnya kami ingin mengubah paradigma RPJMD 2019-2024," ungkap Hadinuddin.

BACA JUGA: Soekarwo Minta RPJMD Gubernur Baru Selesai Maret 2019

Ia menargetkan pada pembahasan RPJMD kali ini tidak terfokus di dua lembaga, legislatif dan eksekutif saja. Melainkan juga bersama dengan masyarakat sebagai subyek pembangunan. Pondasi landasan pembangunan Jawa Timur lima tahun ke depan harus digarap dengan mendengar masukan masyarakat.

Pansus berencana melibatkan akademisi, pelaku ekonomi hingga ulama dalam pambahasannya. "Kita butuh masukan. Kami butuh ide dan gagasan, kami juga ingin mencari data dan fakta lapangan yang lebih otentik. Harapannya pansus ini kami jadikan sebagai konsep dialektika publik," urainya.

Hadinuddin bakal membawa poin RPJMD yang telah disusun ke kampus-kampus untuk membahasnya bersama pakar. Menurutnya, koreksi para ahli ini sangat penting. Kajian yang telah dilakukan dapat menjadi masukan bagi DPRD Jawa Timur dalam proses penyusunannya.

Selain itu, pihaknya akan melibatkan tokoh pesantren. Terutama menengah ke bawah yang selama ini kondisi pesantren dan lembaga pendidikannya kesulitan berkembang.

BACA JUGA: DPRD Jatim Bagi Konsentrasi antara Pileg dan RPJMD

Hadinuddin menilai, pesantren menengah ke bawah ini tidak memiliki akses langsung ke pemerintah. Sehingga mereka kesulitan mengakses bantuan dari pemerintah. Padahal perannya dalam memberikan pendidikan kepada masyarakat sangat dibutuhkan.

"Kita juga perlu input data dari pelaku ekonomi baik UKM dan skala makro, serta masukan pemerhati lingkungan, karena kondisinya semakin lama semakin kompleks," sebutnya.

Dirinya berharap dengan melakukan kajian bersama para pihak, didapat poin yang bisa mengena langsung kepada masyarakat. Mulai masalah ekonomi, lapangan pekerjaan, perbaikan sumber daya manusia melalui lembaga pendidikan khususnya swasta, hingga pengelolaan lingkungan dan transportasi.

"Semua itu bisa berjalan asalkan nanti postur anggaran dibuat sesuai dengan target capaian kerja yang sudah disusun gubernur," katanya.

Baca Juga

loading...