DPRD Jatim Bagi Konsentrasi antara Pileg dan RPJMD

Baehaqi Almutoif
Baehaqi Almutoif

Jumat, 15 Maret 2019 - 09:48

JATIMNET.COM, Surabaya - DPRD Jawa Timur tidak memiliki waktu panjang membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jatim 2019-2024. Legislatif harus menyelesaikan pembahasan sebelum lengser tengah tahun nanti.

Mereka terhitung hanya punya waktu lima bulan sebelum habis masa jabatan, mengacu pelantikan 2014 berarti pada Bulan Agustus. Namun, dipotong masa kampanye Pemilihan Legislatif (Pileg) terhitung sekitar empat bulan saja.

"Memang akhirnya DPRD Jatim memutuskan membentuk panitia khusus (pansus) sebelum turunnya rekomendasi tersebut," ujar Kusnadi di Gedung DPRD Jawa Timur, Kamis 14 Maret 2019.

BACA JUGA: DPRD Jatim Bentuk Pansus Ruislag Aset Pemprov

Ia mengatakan semestinya pansus dibentuk menunggu rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Rekomendasi tersebut diperoleh setelah Pemprov dan DPRD Jatim mengajukan draft ke Kemendagri.

Posisi sekarang, draft RPJMD Jatim lima tahun ke depan sedang proses pengajuan. Tetapi, DPRD bersama Pemprov Jatim sepakat membentuk pansus lebih awal mendahului rekomendasi turun.

Kusnadi beralasan, pembentukan ini dilakukan mendahului untuk percepatan pembahasan RPJMD. Mengingat, pada 17 April mendatang mayoritas anggota dewan akan disibukkan dengan kegiatan pemilu serentak.

"Kami selesaikan legal formalnya hari ini. Sementara bekerjanya secara efektif nanti (pasca keluarnya rekomendasi dari Kemendagri)," ungkapnya.

BACA JUGA: DPRD Jatim Belum Terima Laporan Indikasi SKTM Palsu

Sembari menunggu rekomendasi, politisi yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim itu menuturkan, bahwa pansus akan mempelajari rancangan awal RPJMD.

Tujuannya agar nanti tidak tergesa saat proses pembahasan. Menurutnya, semua kebutuhan termasuk administrasi bisa disiapkan terlebih dahulu.

Ia optimis pansus ini bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai tenggat waktu yang ditentukan. "Kami juga menghitung, sepertinya pansus akan bekerja setelah pemilu," katanya.

Sementara, Gubernur Khofifah Indar Parawansa menegaskan, RPJMD 2019-2024 fokus pada penurunan angka kemiskinan terutama di pedesaan serta peningkatan IPM (indeks pembangunan manusia).

BACA JUGA: DPRD Jatim Persilahkan ASN Gugat ke PTUN

Menurut Khofifah, tingkat kemiskinan Jatim saat ini tercatat sebesar 10,85 persen, dengan jumlah kemiskinan di pedesaan sebesar 15,2 persen serta di perkotaan sebesar 6,9 persen.

Dia berharap kemiskinan di pedesaan bisa turun menjadi 11,2 persen di tahun 2024. Apalagi lima tahun terakhir ini kemiskinan di pedesaan stuck, hanya turun 0,7 persen tidak sampai 1 persen, walaupun kemiskinan perkotaan turun signifikan.

"Jadi kami ingin ada penurunan kemiskinan di pedesaan. Kami sudah menyiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi hal ini termasuk berkoordinasi dengan OPD," kata Khofifah usai sidang Paripurna di Gedung DPRD Jatim, Kamis 14 Maret 2019.

Baca Juga

loading...