JATIMNET.COM, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Soekarwo meminta percepatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) gubernur baru bisa selesai dibahas pada akhir Maret 2019. Agar, saat PAK sudah bisa diajukan program gubernur yang baru. 

“Saya mengajak seluruh kepala OPD untuk berpikir kritis dan kreatif dalam menyiapkan kerangka untuk mendukung RPJMD kepala daerah baru sehingga bisa tertuang pada Perubahan Anggaran Keuangan/PAK,” kata Soekarwo dalam Rapat Kerja Gubernur dengan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kantor Bappeda, Senin 10 November 2018.

Setidaknya ada empat urusan wajib yang dimuat di dalam RPJMD yaitu  kesehatan, pendidikan, keamanan dan ketertiban, dan masalah sosial. Dengan percepatan ini maka perda terkait penerapan RPJMD bisa segera dibuat. “Semua kepala OPD harus sudah menuangkan kerangka programnya,” ujar Pakde Karwo.

BACA JUGA: Ini Permintaan Erick Thohir Kepada Khofifah

Soekarwo mengungkapkan gagasan ini karena terinspirasi ketiak Joko Widodo dilantik jadi presiden pada Oktober 2014. Usai dilantik, mantan Wali Kota Solo itu menjalankan program pembangunan bulan November-Desember yang merupakan program presiden sebelumnya. Menurutnya, peraturan perundang-undangan menciptakan siklus itu.

“Oleh sebab itu diperlukan percepatan untuk memastikan berjalannya konsep pembangunan berkelanjutan,” ungkap pria kelahiran Madiun itu. 

Dia mengharap strategi Jatimnomics bisa diterapkan dengan mengedepankan pendekatan inklusif  dan menghadirkan kebijakan fiskal yang adil dan tepat baik untuk segmen besar, menengah, maupun kecil. 

BACA JUGA: Ini yang Akan Dilakukan Khofifah di Jatim

“Konsep ini merupakan trisula strategi pembangunan, yaitu peningkatan basis produksi UMKM, pembiayaan yang kompetitif, serta pengembangan perdagangan/pasar,” ujar Pakde Karwo.

Buktinya, jumlah UMKM Jawa Timur tumbuh setiap tahun signifikan. Berdasarkan data yang ada pada tahun 2006 jumlah UMKM mencapai 4,2 juta dan tahun 2016 telah mencapai lebih dari 12,1 juta UMKM. 

Gagasan ini pertama kali mencuat disampaikan Soekarwo dalam Rapat paripurna DPRD Jatim akhir November lalu. Dia mengatakan percepatan perlu dilakukan agar janji kampanye Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak dibahas dalam PAK.