JATIMNET.COM, Surabaya - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Cholil Nafis menilai cap radikal dan intoleran kini telah menjadi senjata untuk membungkam dan menyudutkan orang yang tak disukai.

Melalui akun Twitter miliknya @cholilnafis, awalnya Cholil mengomentari terkait dosen UIN Syarif Hidayatullah, Din Syamsuddin yang dilaporkan dengan tuduhan radikal.

Cholil mengaku, selama mengenal sosok Din Syamsuddin ia sama sekali tidak pernah menemukan tanda-tanda radikalisme dan ekstrimisme.

"Tak pernah menemukan tanda-tanda radikalisme ekstremisme meskipun perlu klarifikasi dan oenelusuran jejaknya tapi saya yakin beliau muslim yang tidak terpapar radikalisme ekstrimisme," kata Cholil seperti dikutip Suara.com jaring jatimnet.com, Minggu 14 Februari 2021.

Baca Juga: Akademisi Unair Imbau Tak Lihat Cadar Sebagai Simbol Radikalisme

Cholis menilai, orang yang menuduh Din Syamsuddin sebagai radikal merupakan orang yang tak paham agama. "Yang menuduh pak Din radikalisme itu yang tak paham agama dan tak paham gertakan keagamaan Islam," ungkap Din.

Salah seorang warganet yang mengomentari cuitan Cholil tersebut menyebut bisa saja Cholil yang akan disebut sebagai radikal di kemudian hari.

Menanggapi pernyataan warganet tersebut, Cholil mengaku kata radikal telah menjadi senjata membungkam orang yang tak disukai. "Akhirnya kata radikal dan intoleran itu jadi senjata untuk membungkam dan menyudutkan orang yang tak disukai," papar Cholil.

Menurutnya, pelapor Din Syamsuddin lah yang merupakan orang radikal dan intoleran terhadap perbedaan. "Itulah pentingnya mengetahui mana wilayah perbedaan dan wilayah perpecahan," imbuhnya.

Baca Juga: Wacana Larangan Bercadar bagi PNS, Wapres Sebut Tak Berkaitan dengan Radikalisme

Dituduh Radikal
Din Syamsuddin dilaporkan Gerakan Anti Radikalisme Alumni ITB (GAR ITB) karena dianggap radikal. Hal itu diprotes berbagai kalangan, salah satunya Cendekiawan muslim, Azyumardi Azra. "Mengimbau agar GAR ITB menarik laporannya," kata Azyumardi dalam keterangan tertulisnya, Jumat 12 Februari 2021.

Menurut Azyumardi, apabila terdapat konflik kepentingan terkait dengan posisi Din sebagai anggota MWA ITB, maka sebaiknya diselesaikan secara baik-baik di lingkungan almamater-sivitas akademika dengan semangat perguruan tinggi yang berdasarkan obyektivitas dan kolegialitas.

Selain itu, apabila pelaporan itu juga dilatarbelakangi oleh sikap kritis Din kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, menurutnya tidak disikapi lingkungan perguruan tinggi secara kontra-produktif dan divisif.

Baca Juga: Lintas Agama Kabupaten Mojokerto Sepakat Perangi Radikalisme-Rasisme dengan Toleransi

"Kelompok yang mengatasnamakan sebagai kelompok alumni sepatutnya menempuh cara-cara yang tidak menimbulkan perpecahan dan konflik dalam masyarakat," ujarnya.

"Pada saat yang sama pimpinan KASN dan Kementerian Agama hendaknya dapat menilai masalah ini secara obyektif dan adil. Dengan begitu dapat diciptakan suasana kepegawaian yang lebih kondusif terkait isu sosial-politik," sambungnya.

Terlebih lagi, Azyumardi juga menganggap pelaporan tersebut hanya mengada-ada. Pasalnya, Din telah banyak berkontribusi selain kepada UIN Jakarta, tetapi juga kepada PP Muhammadiyah dan negara dengan mensosialisasikan pentingnya dialog dan perdamaian untuk membangun peradaban dunia yang lebih adil.

MUI: Radikal dan Intoleran Jadi Senjata Bungkam Orang Tak Disukai

Berita Populer

Baca Juga