JATIMNET.COM, Surabaya - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur mendesak Pemerintah Cina memberikan hak kebebasan terhadap muslim Uighur dalam beribadah. 

Dalam keterangan resminya, Sekretaris MUI Jawa Timur, Moch Yunus meminta Pemerintah Cina tidak lagi membatasi muslim Uighur dalam beribadah. "Orang beribadah itu merupakan ekspresi dari seorang muslim dan wajib diberikan fasilitas," ujar Yunus, Jumat 20 Desember 2019. 

Mengenai isu yang beredar tentang diskriminasi, intimidasi hingga pelanggaran HAM yang ada di Uighur, MUI Jawa Timur berharap Pemerintah Cina mengklarifikasinya. Yunus meminta semuanya dibuka secara transparan dan tidak ada yang ditutupi.

BACA JUGA: Pemerintah Cina Jawab Tudingan Pembantaian Muslim Uighur

Tak hanya itu, Yunus juga mendesak Organisasi Kerja Sama Negara Islam (OKI), Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan Pemerintah Indonesia turut bergerak menengahi krisis yang ada di Uighur. Setidaknya membantu umat muslim Uighur mendapatkan hak sipilnya sebagai muslim.

Pihaknya menilai, selama ini langkah Pemerintah Indonesia dalam hal muslim Uighur terbilang lambat. "Saya rasa begitu, kurang tanggap merespon hal ini. Diamnya Pemerintah Indonesia sangat mengecewakan masyarakat dan juga kami," katanya. 

MUI Jawa Timur, kata Yunus, mengajak umat islam sedunia, terutama yang ada Indonesia untuk melakukan gerakan solidaritas. Salah satunya dengan menyalurkan bantuan berupa infaq dan membaca qunut nazilah.

"Kami berharap masyarakat turut membatu mereka, supaya permasalahan HAM ini segera terentas," tuturnya.