JATIMNET.COM, Surabaya - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya segera membentuk panitia khusus (pansus) Perda Pajak Bumi Bangunan (PBB) Kota Surabaya.

Pasalnya, Perda PBB ini merupakan inisiatif atau usulan dari anggota dewan serta belum terselesaikan sejak dicanangkan setahun lalu.

DPRD menargetkan perda selesai Agustus tahun ini.

"Selama ini kami sering mendapatkan keluhan dari masyarakat menengah kebawah dengan adanya PBB," kata Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Masduki Toha, saat diwawancarai di ruangannya, Senin 6 Mei 2019.

BACA JUGA: DPRD Kota Surabaya Minta Pemkot Berikan Layanan Informasi KIP

Inisiatif perubahan PBB ini sudah dicanangkan sejak 2018 lalu, namun hingga kini belum terlaksana.

Masduki mengungkapkan, dalam waktu dekat ini pihaknya akan membentuk panitia khusus (pansus) Perda PBB.

"Hari ini kami agendakan pembentukannya, semoga segera terlaksana," katanya.

Ia mengaku usulan Perda PBB ini molor karena banyak mendapatkan kendala. Seperti pengajuan perubahan PBB ke Pemkot Surabaya untuk dikaji.

BACA JUGA: Saran DPRD Surabaya untuk Mengembangkan Pasar Tradisional

“Setelah dikaji dan dikembalikan ke dewan, kami juga harus mengkaji hasil dari pemkot”, lanjut Masduki.

Ia menyampaikan, jika keduanya sudah saling menyetujui, dewan akan membentuk pansus untuk merumuskan bentuk revisi PBB yang bisa diterapkan di masyarakat.

"Jadi ini menyangkut kesejahteraan masyarakat umum," kata Masduki.

Ia berharap agar perda ini segera terselesaikan bulan Agustus 2019 mendatang.

BACA JUGA: Penerapan Perda Kawasan Tanpa Rokok di Surabaya Tunggu Perwali

Jika belum terselesaikan, pihaknya akan melimpahkan perda ke Pemkot Surabaya agar bisa diteruskan oleh anggota dewan yang baru.

Rancangan Perda tersebut mendapat respon dari warga Surabaya.

Salah satunya, pemilik usaha STMJ Pojok Ngagel Nunuk Widayati. Ia mengaku sedikit keberatan jika harus dikenakan pajak 10 persen, atas omzet yang diperolehnya selama satu bulan.

"Saya usul hitungnya dari laba bersih saja, bukan berdasarkan omzet. Karena omzet kita sehari-hari masih dikurangi sewa stand, biaya operasional, dan lain-lain," katanya.

BACA JUGA: DPRD Kritik Pemkot Surabaya Soal Pengelolaan Pasar Tradisional

Menurutnya, warga Surabaya mau dan tertib membayar pajak, namun harus sesuai dengan porsinya. Dengan adanya peraturan ini, bisa jadi masyarakat tidak jujur terkait omset yang diterimanya.

Molor, DPRD Surabaya Targetkan Perda PBB Selesai Agustus

Berita Populer

Baca Juga