Selasa, 23 April 2019 - 16:19
JATIMNET.COM, Surabaya - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memberikan layanan informasi terkait program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Pasalnya, masih banyak masyarakat kurang mampu belum mendapatkan jaminan dan bantuan dari pemerintah pusat (PP) maupun pemkot.
"Ketika beberapa kali masa reses, ada warga yang melapor kebingungan karena tidak mendapatkan KIP maupun bantuan lainnya, sementara warga yang lainnya dapat," kata Anggota Komisi A Reny Astuti saat ditemui di Gedung DPRD Kota Surabaya, Selasa 23 April 2019.
Reny mengatakan beberapa warga mengaku telah melapor dan bertanya ke dinas kota, namun tidak ditindaklanjuti karena merasa bukan wewenangnya.
BACA JUGA: Penerapan Perda Kawasan Tanpa Rokok di Surabaya Tunggu Perwali
Ia mengatakan program KIP memang kewenangan pemerintah pusat. Namun, akan lebih baik jika pemkot turut serta membantu warga mencari tahu cara mengakses KIP.
"Seharusnya dinsos membuka posko layanan informasi, agar masyarakat tidak lagi bingung mau melapor dan mengurus kartu di mana," kata politisi PKS ini.
Apalagi, kata dia, kementerian sosial telah menyatakan kalau dinsos pemerintah daerah bisa mengajukan usulan baru penerima KIP. Artinya, pemkot harus berupaya untuk membantu masyarakat kurang mampu yang belum mendapat bantuan dari PP maupun pemkot.
Dengan adanya posko layanan informasi, pemkot bisa menampung, mendata, mengklarifikasi hingga mengajukan bantuan untuk warga kurang mampu itu ke pusat. "Jika tidak begitu, mungkin bisa diberikan program bantuan yang ada di daerah. Misalnya program anak asuh, atau lainnya," katanya.
BACA JUGA: Dinkes Surabaya Tegaskan Perda KTR Sebagai Kontrol Perilaku Perokok
Selain mendirikan posko layanan, pemkot juga bisa mengerahkan setiap kelurahan untuk melakukan pendataan kepada warga kurang mampu. Nantinya, data ini bisa diberikan kepada dinsos untuk melalukan pendataan secara menyeluruh. "Dengan hal tersebut, pemberian bantuan akan tersebar secara merata," kata Reny.
Ia berharap usulan itu segera direspon pemkot, karena setiap daerah butuh pengendalian pengentasan kemiskinan. Apalagi, Kota Surabaya sudah berhasil menurunkan angka kemiskinan.
Data Badan Pusat Statistik Kota Surabaya menyebutkan ada penurunan angka kemiskinan pada 2018 dibandingkan tahun 2017, dari sebanyak 155 ribu jiwa berkurang menjadi 141 ribu jiwa pada 2018.
