Mengintip Rencana Pemprov Wujudkan LRT di Jatim

Baehaqi Almutoif

Kamis, 21 Maret 2019 - 19:04

JATIMNET.COM, Surabaya - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur mulai mengkaji kemungkinan terealisasikannya kereta api ringan atau yang biasa disebut Light Rail Transit (LRT). Studi kelayakan telah dilakukan untuk melihat sejauh mana bisa diwujudkan di Jawa Timur.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Timur Fattah Jasin mengatakan, telah ada tiga lembaga yang membahas wacana LRT untuk memecah kemacetan di wilayah Gresik, Bangil, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan.

Salah satunya perusahaan asal Jepang JICA melalui Urban Development Project (SUDP) yang menyebutkan transportasi umum di Surabaya Raya yang paling memungkinkan adalah LRT.

BACA JUGA: Risma Menyerah Soal Angkutan Massal Trem

Kajian yang sama juga pernah dilakukan Société Nationale des Chemins de fer Français (SNCF), perusahaan kereta api Prancis. Kajiannya menyebutkan, LRT dengan menggunakan jalur atas diyakini paling tepat mengatasi kemacetan.

"Rekomendasinya dari Stasiun Gubeng ke Sidoarjo," ujar Fattah Jasin saat ditemui di Gedung DPRD Jawa Timur, Kamis 21 Maret 2019.

Terakhir adalah tim feasibility study asal Jerman. Rekomendasinya masih soal LRT, tapi wilayah lintasannya lebih luas lagi. Mulai dari Lamongan, Surabaya, Bandara Juanda, Sidoarjo hingga Mojokerto.

"Semua studi itu bagi Jatim sangat dibutuhkan. Tapi karena Jatim bukan seperti DKI Jakarta, ketika BUMD-nya punya kemampuan, kemudian investor juga mumpuni, tidak jadi masalah. Tapi Jatim masalahnya di situ (pembiayaan)," bebernya.

Anggaran realisasi LRT dari Lamongan hingga Mojokerto diperkiraan menghabiskan Rp 7-8 trilliun. Jumlah tersebut termasuk pembuatan rel baru dan pengadaan gerbong serta sistem kelistrikan.

BACA JUGA: Bus Tumpuk hingga Trem, Transportasi Tempo Dulu di Surabaya

Karena itu, Pemprov sangat mengandalkan dana dari pemerintah pusat. Fattah menyebut, pembicaraan dengan Kementerian Perhubungan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah dilakukan. Sejauh ini respon kedua lembaga itu positif.

"LRT ini kan bagian dari kebijakan perkeretaapian. Jadi di undang-undang perkeretaapian, semua kebijakan ada di pemerintah pusat, di kementerian perhubungan," bebernya.

LRT nanti bisa mengakomodir mobilisasi 10 juta penduduk yang bergerak di wilayah Gerbangkertasusila. Dengan tujuh sampai delapan gerbong tiap rangkaiannya. Jarak lewatnya antar stasiun bisa lima menit sekali, tergantung suplai demand .

Baca Juga

loading...