May Day, Janji Khofifah dan Harapan Buruh Jatim

Khoirotul Lathifiyah

Rabu, 1 Mei 2019 - 10:55

JATIMNET.COM, Surabaya - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menjanjikan tiga program untuk mewujudkan kesejahteraan buruh. Menurutnya, masih banyak karyawan yang upahnya tidak sebanding dengan pengeluarannya.

Tiga program yang akan dijalankan itu meliputi tunjangan kesehatan atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), ketenagakerjaan, dan rumah susun untuk buruh yang berpenghasilan rendah.

"Saya menyampaikan ke pak menteri, saya ingin jika terpilih ada rumah untuk buruh. Karena para buruh ini uangnya habis untuk kontrak," kata Khofifah dalam acara live streaming di JTV Graha Pena Surabaya, Selasa 30 April 2019.

BACA JUGA: Peringatan May Day, BPJS Ketenagakerjaan Disorot

Ia akan terus memperjuangkan kesejahteraan rakyat Jatim untuk mendapatkan tempat tinggal gratis dari pemerintah. Khofifah mengungkapkan target membangun rusun ini masih kecil karena terkendala dengan lahan.

Karena itu, ia meminta kepada buruh maupun karyawan yang berpenghasilan rendah sedikit bersabar untuk program rusun ini. "Yakinlah teman-teman bahwa saya mencoba menyediakan rumah untuk buruh berpenghasilan rendah," katanya.

Sementara Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) wilayah Jatim Achmad Fauzi mengungkapkan dalam aksi demo hari buruh 1 Mei 2019 ini, buruh menuntut tiga hal.

BACA JUGA: Peringatan Hari Buruh Terpusat di Grahadi dan Kantor Gubernur

"Pertama soal disparitas dalam Peraturan Pemerintah (PP) 78 tentang Pengupahan, PP tentang Tenaga Kerja Asing (TKA). Kami menuntut pengawasan dari pemerintah provinsi Jatim untuk lebih optimal dalam mengupayakan kesejahteraan buruh," katanya.

Ia menilai skala prioritasnya adalah pada disparitas upah. Fauzi mengungkapkan jika disparitas ini tidak segera terselesaikan, maka disparitasnya akan terus terjadi.

"Misalnya upah di Surabaya, Sidoarjo upahnya mencapai angka Rp 4 juta, tapi daerah lainnya sangat rendah bahkan tidak mencapai Rp 1 juta. Jika tidak segera diselesaikan dan diteruskan akan lebih besar disparitasnya," kata dia.

BACA JUGA: May Day 2019, Ini Tuntutan Buruh di Jatim 

Ia mengusulkan agar permasalahan ini langsung diambil alih dan ditangani langsung oleh pemerintah provinsi tanpa ada teguran atau halangan dari pemerintah pusat.

Selain itu, Fauzi menjelaskan peraturan menteri terkait Kebutuhan Hidup Layak (KHL) utamanya mengenai upah kerja harus direvisi dan ditambah beberapa poin penting. "Misalnya seperti pulsa, internet, dan fasilitas teknologi lainnya," kata Fauzi.

Menurutnya, di era teknologi saat ini peraturan pemerintah harus bisa menyesuaikan supaya kesejahteraan para buruh terpenuhi, dan pekerjaannya dapat berjalan lancar.

Baca Juga

loading...