Mantan Wakil Wali Kota Probolinggo Dituntut Enam Setengah Tahun Penjara

JATIMNET.COM, Surabaya - Mantan Wakil Wali Kota Probolinggo Suhadak dituntut enam tahun enam bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, Senin 17 Juni 2019.

Suhadak terjerat kasus korupsi Gedung Islamic Center (GIC) jilid II yang disidik Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo.

Dalam sidang yang digelar di ruang Cakra Kantor PN Tipikor yang berada di Jalan Raya Juanda, Kabupaten Sidoarjo ini, jaksa menjerat terdakwa Suhadak dengan Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

BACA JUGA: Kepergok Pelesiran, Setnov Dipindah ke Lapas Teroris

"Dengan ini terdakwa atas nama Suhadak dituntut dengan enam tahun enam bulan penjara dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan," beber jaksa Ciprian Caesar, Senin 17 Juni 2019.

Terdakwa juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 775 juta atau subsider 3 tahun 3 bulan penjara.

Suhadak hanya tertunduk lesu selama persidangan berlangsung. Ia sempat berunding dengan kuasa hukumnya usai mendengarkan tuntutan jaksa. Sidang akan dilanjutkan pada Senin pekan depan dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau Pledoi.

Suhadak ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi Gedung Islamic Center (GIC) jilid II oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Probolinggo.

Dalam kasus ini, pengadilan telah menghukum tiga orang pada 2016 lalu. Mereka antara lain Purnomo, Dini Santi Ikawati dan Johan Wahyudi, dengan divonis 1 tahun dan denda 50 juta rupiah atau subsider 1 bulan kurungan.

BACA JUGA: Kejati Jatim Blokir Rekening PT Yekape dan YKP

Sekedar diketahui, pembangunan GIC Kota Probolinggo dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, di tahun 2012, berturut-turut kemudian, tahap dua dan tiga pada 2013.

Tahap pertama, pembangunan proyek GIC senilai Rp 4,6 miliar. Sedangkan pada tahap dua, pembangunan menelan biaya Rp 825,6 juta serta tahap ketiga sebesar Rp 1,15 miliar.

Ada dugaan penggelembungan anggaran dalam pembangunan proyek ini hingga menimbulkan merugikan negara sekitar Rp 1,4 miliar.