JATIMNET.COM, Surabaya -  Hoaks soal server KPU disetting untuk memenangkan kubu tertentu ramai di media sosial. Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) mengatakan, kabar bohong ini berpotensi mendelegitimasi penyelenggaraan Pemilu 2019.

Septiaji, Ketua Presidium Mafindo mengatakan, Mafindo menemukan penyebaran massif di media sosial sebanyak lebih dari 45 ribu shares dan 974 ribu views hanya dalam satu hari.

Konten tersebut tersebar di semua platform populer seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Ini belum termasuk penyebaran di group Whatsapp yang diduga angkanya bisa jauh lebih besar.

Hal ini menjadikan hoaks “Server KPU” tersebut adalah yang paling besar dan paling cepat penyebarannya di Indonesia terkait penyelenggaraan Pemilu.

BACA JUGA: Lima Hoaks yang Pernah Bikin Heboh Surabaya

“Penyebaran hoaks ini  berpotensi merusak legitimasi penyelenggaraan Pemilu dan bisa berdampak fatal bagi masa depan demokrasi Indonesia. Langkah-langkah taktis dari pihak penyelenggara Pemilu maupun penegak hukum sangat dibutuhkan untuk meredam dampak penyebaran hoaks ini,” kata Septiaji dalam siaran persnya, Jumat 5 April 2019.

Dia mengatakan, hoaks yang berusaha mendelegitimasi penyelenggaraan Pemilu seperti ini tidaklah berdiri sendiri.

Hoaks soal server KPU merupakan kelanjutan dari hoaks-hoaks sebelumnya seperti 'Tujuh Kontainer Surat Suara Tercoblos', 'Truk Surat Suara Beraksara China', dikombinasikan dengan persoalan faktual yang sebenarnya minor, seperti sempat masuknya WNA dalam DPT.

Namun, hoaks yang menyebut Server KPU ada di Singapura, dan sudah disetting kemenangan 57% untuk salah satu kubu, menjadi hoaks dengan penyebaran paling massif dibanding sebelumnya.

BACA JUGA: Dua April, Diperingati Sebagai Hari Anti Hoaks Internasional

“Hoaks ini mulai terdeteksi di media sosial sejak Rabu, 3 April 2018 pukul 19:30 WIB dan menyebar luas hingga menjangkau 974 ribu 'views' hanya dalam waktu kurang dari 24 jam. Warga masyarakat yang terpapar hoaks di grup Whatsapp bisa jutaan,” kata Septiaji. 

Lebih jauh, Septiaji mengungkapkan ada 19 akun yang paling banyak menyebarkan hoaks ini, 14 di antaranya bukan akun asli alias akun abal-abal seperti Rahmi Zainudin Ilyas, Rara Putri Edelweis, Noor Inesya Zain, dan Alena Putri.

Banyaknya masyarakat yang terperdaya oleh informasi dari akun abal-abal, menunjukkan literasi media yang rendah.

Hal ini diperparah juga karena literasi kepemiluan yang tidak merata. Banyak yang belum paham bahwa Pemilu 2019 masihlah berbasis manual, sedangkan sistem IT fungsinya sebagai pelengkap untuk mempermudah rekapitulasi perhitungan, kontrol dan komunikasi.

BACA JUGA: KSP: Pemuda Aceh Tawarkan Solusi Anti Hoaks

Septiaji Eko Nugroho selaku Ketua Presidium Mafindo mendukung upaya KPU untuk membawa kasus ini ke Bareskrim Polri, dan berharap Polri bisa segera menindaklanjuti perkara ini dengan baik dan transparan. 

“Kami sepakat dengan langkah KPU membawa pelaku pembuat dan penyebar hoaks 'server KPU' ini ke ranah hukum, mengingat dampak bahaya dari delegitimasi Pemilu yang sangat mengancam keberlangsungan demokrasi Indonesia,” katanya.

“Siapa pun pemenangnya kalau penyelenggara Pemilu dirusak wibawanya, maka yang ada adalah ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahan yang terpilih. Untuk itu kami mendorong Polri untuk melakukan tindakan tegas kepada aktor intelektual dan penyebar utama hoaks ini,” tambah Septiaji.

Anita Wahid, Presidium Mafindo, menjelaskan meningkatnya suasana emosi publik beberapa hari menjelang Pemilu 2019 menyebabkan masyarakat mudah terseret dengan informasi politik yang sensasional.

BACA JUGA: Honorer Sebarkan Hoaks Bupati Sampang Mobilisasi Kades Dukung Jokowi

“Ini adalah dampak nyata dari fenomena 'post-truth' pada bangsa kita, dan inilah saat yang penting bagi setiap orang untuk benar-benar bisa melakukan pengendalian diri. Ketika mendapatkan informasi yang 'too good to be true' atau 'too bad to be true', masyarakat harus langsung awas, berhenti dan refleksi diri. Jangan-jangan ini hoaks,” jelas Anita.

Anita menjelaskan, masyarakat perlu mengetahui cara untuk mengecek sebuah informasi itu benar atau tidak.

Selain bertumpu kepada sumber informasi yang kredibel, masyarakat juga bisa menggunakan berbagai inovasi anti hoaks karya anak bangsa seperti WhatsApp Hoax Buster untuk mengecek informasi hoaks atau tidak melalui nomer WA 0855-7467-6701.

Masyarakat juga bisa memasang aplikasi Hoax Buster Tools di Android untuk memudahkan membedakan hoaks dan bukan.

BACA JUGA: Menkominfo Ajak Pekerja Media Perangi Hoaks

Beberapa situs antihoaks seperti CekFakta.com, TurnBackHoax.ID, StopHoax.ID juga bisa memudahkan masyarakat untuk mengecek informasi hoaks.