JATIMNET.COM, Surabaya – Wapres Jusuf Kalla sebut lima ketua umum partai politik telah dibekuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Muhammad Romahurmuziy adalah Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan sekaligus Ketua Parpol kelima yang ditangkap KPK. Empat mantan ketua lain saat ini masih meringkuk di balik jeruji besi dengan vonis dan kasus korupsi yang berbeda.

Berikut lima Ketua Partai Politik yang ditangkap KPK dirangkum dari berbagai sumber:

1.Lutfi Hasan Ishaq, Presiden PKS 2009-2014

Lutfi divonis 16 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider kurungan satu tahun penjara tahun 2013 akibat terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang lewat penambahan kuota impor daging sapi.

BACA JUGA: Korupsi Rp5,8 Triliun Bupati Kotawaringin Jadi Trending Topik Twitter

Lutfi menerima suap sebesar Rp 1,3 miliar dari total commitment fee sebesar Rp 40 miliar.

Pada 2016 Hakim Agung di Mahkamah Agung Artijo Alkostar memperberat hukuman Lutfi menjadi 18 tahun serta mencabut hak politiknya lewat putusan kasasi di tahun 2014.

2. Anas Urbaningrum, Ketua Umum Partai Demokrat 2010-2015

Tahun 2013 Anas Urbaningrum divonis delapan tahun penjara oleh pengadilan Tipikor Jakarta akibat terlibat kasus korupsi wisma atlet. Vonis itu lebih rendah dari tuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi selama 15 tahun penjara.

BACA JUGA: Jejak Korupsi di Balik Calon Wakil Rakyat

Vonisnya kemudian berkurang satu tahun setelah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi di tahun 2014.

Namun vonisnya diperberat menjadi 14 tahun setelah Anas mengajukan kasasi di Mahkamah Agung.

3. Suryadharma Ali, Ketua Umum DPP PPP 2007-2015

Suryadharma Ali menjabat sebagai Menteri Agama RI periode 2009-2014 ketika terjerat kasus korupsi dana haji. Suryadharma Ali yang mundur sebelum periode jabatannya berakhir, divonis bersalah dalam kasus penyelengaraan haji di Kementerian Agama tahun 2010-2011 dan 2012-2013.

Sejumlah dakwaanya seperti memperkaya diri hingga Rp 1,8 miliar dan menerima satu lembar potongan kain penutup Kakbah yang disebut Kiswah.

BACA JUGA: Kejati Jatim Pesimis Lanjutkan Kasus Korupsi P2SEM

Pengadilan Tipikor memvonis Suryadharma Ali dengan enam tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan serta membayar uang pengganti Rp 1,8 miliar di tahun 2016.

Vonisnya diperberat menjadi 10 tahun penjara setelah bandingnya ditolak oleh Pengadilan Tinggi Jakarta di tahun yang sama.

4. Setya Novanto, Ketua Umum Partai Golkar 2016-2017

Setya Novanto terbukti menyalahgunakan jabatan dan merugikan negara dalam korupsi E KTP. Setnov memiliki pengaruh dalam meloloskan anggaran E KTP di tahun 2012.

Ketum Partai Golongan Karya ini dihukum penjara 15 tahun, denda Rp 500 juta, dan dicabut hak politiknya selama lima tahun.

BACA JUGA: Terdakwa Kasus Korupsi DPRD Kota Malang Jalani Sidang Tuntutan

Setnov juga dihukum membayar uang pengganti sebesar USD 7,3 juta atau setara Rp 101 miliar. Jika tak bisa membayar, harta Setnov akan disita. Ia pun akan dipenjara dua tahun bila hasil sitaan belum cukup.

5. Muhammad Romahurmuziy, Ketua Umum PPP 2015-2020, 2016-2021

Romahurmuziy adalah Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil muktamar di Surabaya dan di Pondok Gede, Jakarta, di tengah konflik yang melanda PPP.

Pada Jumat 15 Maret 2019, Romy tertangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Hotel Bumi Hyatt di Surabaya. Dalam peristiwa itu KPK menyita uang senilai Rp 156.758.000.

KPK mengumumkan status Romy sebagai tersangka kasus suap seleksi jabatan Kemenag yaitu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2019.

BACA JUGA: Bagi-bagi Jabatan di Kemenag

Rommy diduga telah melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 pasal 11 Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain Romy, KPK juga menetapkan dua tersangka lain.