Sepuluh mantan anggota dewan dituntut berbeda

Terdakwa Kasus Korupsi DPRD Kota Malang Jalani Sidang Tuntutan

M. Khaesar Januar Utomo
M. Khaesar Januar Utomo

Rabu, 13 Maret 2019 - 22:07

JATIMNET.COM, Surabaya - Sepuluh orang terdakwa kasus korupsi di DPRD Kota Malang menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Rabu 13 Maret 2019. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut kesepuluh mantan anggota dewan ini dengan tuntutan 4 hingga 6 tahun penjara.

Sepuluh mantan anggota dewan ini antara lain Choirul Amri (CA); Sony Yudiarto (SYD); Harun Prasojo (HPO); Teguh Puji Wahyono (TPW); Erni Farid (EFA); Arief Hermanto (AH); Teguh Mulyono (TMY); Choeroel Anwar (CAN); Letkol (Purn) Suparno Hadiwibowo (SHO); serta Mulyanto (MTO).

Surat tuntutan dibacakan langsung oleh jaksa Arief Suhermanto. Dalam tuntutannya, ia menyatakan, kesepuluh terdakwa terbukti melanggar pasal 12 huruf a UU no 31 tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.

BACA JUGA: 17 Anggota DPRD Kota Malang Terima Putusan, Satu Pikir-pikir

Jaksa juga memperhatikan hal yang memberatkan para terdakwa antara lain, tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. "Yang meringankan, para terdakwa berlaku sopan di pengadilan, dan mengakui sebagian perbuatannya," ujarnya.

"Seluruh terdakwa harus membayar uang pengganti sebesar Rp 117,5 juta," katanya.

Arif mengatakan jika tidak dibayar maka harta bendanya akan disita untuk dilelang. Dan bila tidak mencukupi, terdakwa menggantinya dengan dengan hukuman kurungan 2 bulan penjara.

BACA JUGA: Daftar Tuntutan JPU terhadap 18 Anggota DPRD Kota Malang

Usai memberikan keterangan Ketua Majelis Hakim Cokorda Gede Arthana memberikan kesempatan semua terdakwa melalui kuasa hukumnya untuk membuat pledoi atau pembelaan atas tuntutan jaksa tersebut. Sidang akan dilanjutkan pada pekan depan dengan agenda pleidoi.

Seperti diberitakan sebelumnya, KPK mengungkap kasus dugaan korupsi yang menjerat 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang. Komisi anti rasuah menduga, para anggota dewan ini menerima fee masing-masing Rp 12,5 juta hingga Rp 50 juta dari mantan Wali Kota Malang Moch Anton.

Uang itu disinyalir terkait persetujuan penetapan RAPBD-P Malang tahun 2015. Selain menyeret mantan wali kota, kasus ini juga menyeret mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Jarot Edy Sulistiyoni sebagai tersangka.

 

 

Baca Juga

loading...