JATIMNET.COM, Jakarta - Pemerintah Arab Saudi menetapkan rekam biometrik sebagai prasyarat pembuatan visa jemaah haji. Proses perekaman itu sudah dimulai Senin 11 Maret 2019 di sejumlah kantor VFS Tasheel yang tersebar di seluruh Indonesia.

VFS Tasheel adalah pihak yang ditunjuk oleh Pemerintah Arab Saudi untuk melakukan proses rekam biometrik.

“Perekaman biometrik jemaah haji Maluku Tenggara Barat sudah mulai pagi tadi. Demikian juga dengan sekitar 85 jemaah haji di Ambon,” kata Kasubdit Dokumen Haji Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri, Nasrullah Jassam di Jakarta, Senin 11 Maret 2019.

Menurut Nasrullah, meski dibuka mulai hari ini, namun belum semua kantor layanan VFS Tasheel sudah melakukan perekaman. Saat ini, total ada 34 kantor layanan VFS di 34 titik, kecuali Provinsi Papua, Papua Barat, dan Maluku Utara.

BACA JUGA: Kemenag Lobi Perluasan Layanan Fast Track Jemaah Haji

VFS Tasheel juga sedang menambah tujuh titik layanan lagi, yaitu di Solo, Semarang, Cirebon, Serang, DI Yogyakarta, Pekanbaru, dan Palembang.

“Proses perekaman berbasis manifest daftar jemaah haji yang diterbitkan oleh Kemenag. Manifest itu diserahkan ke pihak VFS Tasheel untuk dilakukan input data,” ujarnya dalam laman Kementerian Agama.

VFS Tasheel, kata dia, selanjutnya akan membuat jadwal perekaman. "Jemaah lalu datang ke kantor VFS Tasheel sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan,” sambungnya.

Nasrullah mengatakan untuk memudahkan layanan jemaah, pihaknya telah menyampaikan usulan kepada VFS Tasheel untuk menambah titik layanan lagi di 120 lokasi yang tersebar di kabupaten/kota pada provinsi dengan jemaah banyak dan lokasinya jauh.

Misalnya, di pulau Jawa, Sumut, Sulsel, dan beberapa daerah kepulauan. VFS Tasheel merespon positif usulan ini dan akan mengkajinya.

BACA JUGA: Rekam Biometrik Rugikan Agen Travel Umrah

VFS Tasheel juga akan membuka layanan bergerak atau mobile services.  "Untuk wilayah seperti Papua, kemungkinan layanan bukan dalam bentuk kantor tapi dalam bentuk bio mobile," tuturnya.

Ia mengatakan layanannya mirip dengan layanan perpanjangan SIM keliling.

Pada 25 Februari 2019, Ditjen PHU telah merilis jemaah haji yang berhak melakukan pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)  1440H/2019M.

Hal teknis terkait rekam biometrik ini, kata Nasrullah, akan disampaikan oleh bidang haji di masing-masing Kanwil Kemenag Provinsi dan Kasi Haji Kankemenag Kab/Kota.