JATIMNET.COM, Jember – Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur Muhammad Fawait menyoroti kurangnya penyaluran kredit kepada petani. Hasil rapat dengar pendapat di sejumlah kantor cabang Jember dari dua bank milik Pemprov Jatim, Bank BPR (UMKM) Jatim dan Bank Jatim, menunjukkan realisasi kredit pada petani masih terlalu kecil. 

Padahal, kata dia, sektor pertanian justru yang paling rendah mengalami kredit macet atau Non Performing Loan (NPL). Persentase risiko pinjaman yang tidak terbayarkan paling kecil dibanding sektor lain. 

"Kami keliling-keliling, data yang kami peroleh hampir sama bahwa sektor pertanian adalah sektor yang tangguh dalam menghadapi banyak hal termasuk krisis atau kondisi seperti Covid-19," ujar politikus yang akrab disapa Gus Fawait tersebut, Selasa, 23 Juni 2020. 

BACA JUGA: Bank Jatim Bagikan Deviden Rp 723,7 Miliar Sepanjang 2019

Rendahnya kredit macet pada sektor pertanian ini, menurutnya, tidak hanya terjadi pada masa pandemi. Di tahun-tahun sebelumnya persentase kredit macet di kalangan petani terbilang sangat kecil. 

Gus Fawait berharap bank daerah lebih fokus lagi untuk menggenjot penyaluran kredit ke petani. Dengan begitu dapat membantu menurunkan angka kemiskinan di Jatim yang masih di atas nasional.

"Ini akan menjadi catatan Komisi C yang nanti rapat di Surabaya dengan pimpinan pusat (kantor pusat) masing-masing perbankan untuk mendorong penyaluran kredit di sektor pertanian," ujarnya. 

Hanya saja, ia mengakui masih ada kendala administrasi yang dihadapi para petani. "Catatan kami satu, pertanian biasanya agak susah di (diatur dengan) administrasi. Maka di situlah dibantu karena sektor pertanian sumber daya manusianya berbeda dengan sektor lain," ujarnya. 

BACA JUGA: Bank Jatim Diharapkan Bisa Salurkan KUR Tahun Ini

Anggota Komisi C DPRD Jatim Agus Wicaksono menyebutkan persentase penyaluran kredit untuk sektor pertanian sangat kecil. Di Bank Jatim misalnya, 82 persen pinjaman menyasar konsumtif dan transportasi. Sedangkan sisanya, sekitar 17 persen harus berbagi antara pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan. 

"Harus ada keseimbangan. Kondisi kita di Jatim ini 65 persen pertanian. Kita juga penyumbang pangan yang luar biasa. Swasembada pangan dari giat petani kita," kata Agus. 

Politikus PDI Perjuangan ini meminta bank-bank milik Pemprov tidak ragu menyalurkan kredit kepada petani. Mengingat tujuan pendirian dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bukan hanya sekadar berorientasi mencari keuntungan atau profit oriented. 

"Penyaluran kredit di pertanian ini harus ditingkatkan. Ini masih kecil sekali. Salah satu visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur pada waktu itu (awal menjabat) adalah kesejahteraan masyarakat petani, maka harus ditingkatkan," ujarnya.

Caption: Ketua Komisi C DPRD Jatim Muhammad Fawait (tengah) saat memimpin rapat dengar dengan perwakilan Bank BPR/UMKM dan Bank Jatim kantor perwakilan Jember, Selasa 23 Juni 2020.