Sabtu, 11 January 2020 01:01 UTC
Ilustrasi.
JATIMNET.COM, Surabaya - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sangat berharap PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) ikut andil dalam rencana penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun ini.
Hanya saja keinginan Khofifah itu masih terganjal kredit macet atau non performing loan (NPL) Bank Jatim yang dianghap terlampau tinggi.
"Saya berharap BPD (Bank Pembangunan Daerah) Jatim bisa dapatkan kesempatan sebagai penyalur KUR. Karena beberapa tahun terakhir BPD belum diberi kesempatan penyaluran KUR," ujar Khofifah, Jumat 10 Januari 2019.
BACA JUGA: DPRD Jatim Pertanyakan Kelanjutan Bank Jatim Syariah
Mantan menteri sosial itu menilai, kalau dalam hitungannya NPL Jatim berada di bawah tiga persen. Tapi, karena adanya proyek investasi di luar pulau Jawa pada waktu lampau, membuat NPL Bank Jatim berada di atas 3 persen.
Faktor ini, kata Khofifah, di tenggarai menjadi penyebab Bank Jatim tak boleh menyalurkan KUR. "Tapi kalau dari kredit yang disalurkan di luar produk infrastruktur pada saat itu sesungguhnya NPL sudah di bawah 3 persen," tegasnya.
Mengatasi hal itu, Khofifah berencana akan berbicara dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia terkait NPL Bank Jatim. Dengan begitu, pihaknya berharap Bank Jatim bisa menjadi bagian penyaluran KUR yang telah dianggarkan Kementerian Keuangan sebesar Rp 190 trilliun tahun ini.
BACA JUGA: OJK Minta Bank Jatim Modali UMKM
Bukan tanpa alasan, menurut Khofifah, penyaluran KUR tersebut dapat membangkitkan koperasi dan UMKM yang saat ini tengah dijadikan andalan pembangunan ekonomi Jatim. Dengan bungan 6 persen, akan memberikan ruang lebih longgar bagi pertumbuhan perekonomian di Jatim.
"Saya sudah mengkomunikasikam itu, kita bisa mendapat kesempatan penyalur KUR Sehingga pembangunan UMKM dan koperasi bisa lebih masif lagi," tandasnya.
Sekadar diketahui, pertengahan tahun 2019 Bank Jatim sebenarnya telah mengajukan program kredit usaha rakyat (KUR) Rp 200 miliar.
Namun, pengajuan itu belum disetujui lantaran terkendala NPL yang terlampau tinggi pada pelaksanaan program KUR sebelumnya. Sampai akhir tahun lalu, besaran NPL Bank Jatim menurut hitungan pemerintah pusat mencapai 4,25 persen.