KPK Panggil Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN

JATIMNET.COM, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN (Persero) Supangkat Iwan Santoso, Senin 20 Mei 2019.

Pemanggilan ini dalam kaitan kasus tindak pidana korupsi terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. Supangkat dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Dirut PLN nonaktif Sofyan Basir (SFB).

“Yang bersangkutan dijadwalkan diperiksa sebagai saksi kasus tindak pidana korupsi, terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin 20 Mei 2019.

Selain Supangkat, KPK juga memanggil tiga saksi lainnya untuk tersangka Sofyan, yaitu General Manager PT PLN Wilayah Riau dan Kepri Doddy B Pangaribuan, pegawai BRI Dani Werdaningsih, dan Muhisam dari unsur swasta.

BACA JUGA: KPK Panggil Enam Saksi untuk Tersangka Sofyan Basir

Dalam penyidikan kasus itu, penyidik masih mendalami keterangan saksi dari pihak direksi PT PLN, terkait kesediaan menandatangani sirkuler perusahaan dan dokumen kerja sama PLTU Riau-1.

Untuk diketahui, KPK pada Selasa 23 April 2019 lalu, telah menetapkan Sofyan Basir sebagai tersangka karena diduga menerima suap dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Johannes Budisutrisno Kotjo.

Dalam kronologi kasus tersebut, Johannes Kotjo mencari bantuan agar diberikan jalan berkoordinasi dangan PT PLN untuk mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang RIAU-1 (PLTU MT RIAU-1).

BACA JUGA: Dirut PLN Jadi Tersangka dalam Proyek PLTU Rp12 Triliun

Diduga, telah terjadi beberapa kali penemuan yang dihadiri sebagian atau seluruh pihak, yaitu Sofyan Basir, Eni Maulani Saragih, dan Johannes Kotjo membahas proyek PLTU.

Pada 2016, meskipun belum terbit Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang menugaskan PT PLN menyelenggarakan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan (PIK), Sofyan telah menunjuk Johannes Kotjo untuk mengerjakan proyek di Riau (PLTU Riau-1) karena PLTU di Jawa sudah penuh dan sudah ada kandidat.

BACA JUGA: KPK Panggil Nicke Widyawati untuk Kasus DIrut PLN

Kemudian, PLTU Riau-1 dengan kapasitas 2x300 MW masuk dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN. Johannes Kotjo meminta anak buahnya untuk siap-siap karena sudah dipastikan Riau-1 milik PT Samantaka.

Setelah itu, diduga Sofyan Basir menyuruh salah satu Direktur PT PLN agar "Power Purchase Agreement" (PPA) antara PLN dengan Blackgold Natural Resources dan China Huadian Engineering Co (CHEC) segera direalisasikan.

Sampai dengan Juni 2018, diduga terjadi sejumlah pertemuan yang dihadiri sebagian atau seluruh pihak, yaitu Sofyan, Eni Maulani Saragih, dan Johannes Kotjo serta pihak lain di sejumlah tempat seperti hotel, restoran, kantor PLN, dan rumah Sofyan. (ant)