JATIMNET.COM, Surabaya - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Utama PT.PLN Sofyan Basir (SFB), sebagai tersangka suap terkait kesepakatan kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

Sofyan diduga bersama-sama, atau membantu anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar nonaktif Eni Maulani Saragih, dan kawan-kawan, menerima hadiah atau janji dari Johannes Budisutrisno Kotjo, terkait kesepakatan kontrak kerja sama Pembangunan PLTU Riau-1.

KPK mulai menangani kasus lni sejak operasi tangkap tangan (OTT) dilakukan pada 13 Juli 2018, dan kemudian menetapkan dua orang sebagai tersangka, yaitu Eni Maulani Saragih dan Johannes Budisutrisno Kotjo.

"Dua pihak ini telah divonis bersalah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat hingga berkekuatan hukum tetap," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa 23 April 2019.

BACA JUGA: Kasus Suap Romahurmuziy, KPK Panggil Menag Hari Ini

KPK menetapkan Sofyan sebagai tersangka dalam perkembangan proses penyidikan, dan setelah mencermati fakta-fakta yang muncul di persidangan, hingga pertimbangan hakim.

"KPK menemukan bukti permulaan yang cukup tentang dugaan keterlibatan pihak Iain dalam dugaan tindak pidana korupsi suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1," kata Saut.

Terdapat empat peran tersangka Sofyan Basir (SFB) terkait proyek PLTU Riau-1.

"Sebelumnya sampai Juni 2018, diduga terjadi sejumlah pertemuan yang dihadiri sebagian atau seluruh pihak, yaitu Sofyan Basir, Eni Maulani Saragih, dan Johannes Kotjo serta pihak lain di sejumlah tempat seperti hotel, restoran, kantor PLN, dan rumah Sofyan Basir," kata Saut.

BACA JUGA: Mantan Sekjen Golkar Idrus Marham Divonis Tiga Tahun

Dalam pertemuan itu, dibahas sejumlah hal terkait proyek PLTU Riau-1 yang akan dikerjakan perusahaan Johannes Kotjo, pertama, Sofyan Basir menunjuk perusahaan Blackgold Natural Resources untuk mengerjakan proyek PLTU Riau-1.

Kedua, lanjut Saut, Sofyan Basir menyuruh salah satu Direktur di PT PLN untuk berhubungan dengan anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar nonaktif Eni Maulani Saragih, dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Johannes Budisutrisno Kotjo.

"Ketiga, SFB menyuruh salah satu Direktur di PT PLN untuk memonitor, karena ada keluhan dari Kotjo tentang Iamanya penentuan proyek PLTU Riau-1," ungkap Saut.

Terakhir, Sofyan membahas bentuk dan lama kontrak antara China Huadian Engineering Co (CHEC), dengan perusahaan-perusahaan konsorsium.

BACA JUGA: Tersangka Kasus Suap Kemenag Romahurmuziy Masih Terima Gaji Pokok

Diduga, Sofyan Basir menyuruh salah satu Direktur PT PLN agar "Power Purchase Agreement" (PPA), antara PLN dengan Blackgold Natural Resources, dan China Huadian Engineering Co (CHEC), segera direalisasikan.

Dalam kasus tersebut, Sofyan diduga menerima suap dari Johannes Kotjo.

Sofyan juga diduga menerima suap, dengan mendapatkan bagian yang sama besar dari jatah Eni Maulani Saragih, dan mantan Sekjen Partai Golkar dan Menteri Sosial Idrus Marham.

Sementara, laman elhkpn.kpk.go.id menyebutkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 31 Juli 2018 mencapai Rp 119,962 miliar.

BACA JUGA: Wali Kota Pasuruan Nonaktif Dituntut Enam Tahun Penjara

Rinciannya, Sofyan memiliki harta berupa tanah dan bangunan senilai Rp 37,166 miliar, yang tersebar di Jakarta Pusat, Bekasi, Bogor, dan Tangerang Selatan.

Selanjutnya, Sofyan juga memiliki harta berupa lima kendaraan roda empat senilai Rp 6,33 miliar, terdiri dari Toyota Alphard, Toyota Avanza, Honda Civic, BMW, dan Land Rover Range Rover.

Selain itu, Sofyan juga memiliki harta bergerak lainnya dengan nilai Rp 10,276 miliar. Kemudian surat berharga dengan total Rp 10,313 miliar.

Sofyan juga tercatat memiliki kas dan setara kas senilai Rp55,876 miliar dan tidak memiliki utang.

BACA JUGA: KPK Panggil Pansel Jabatan Selidiki Aliran Dana ke Rommy

Tersangka Sofyan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 ayat (2) KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pasal itu mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dengan hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Dikutip dari Detik finance, proyek PLTU Riau-1 merupakan proyek pembangkit mulut tambang yang digarap anak perusahaab Sofyan, dan sejumlah konsorsium beberapa perusahaan swasta, dengan nilai mencapai US$ 900 juta, atau sekitar Rp 12,87 triliun, dengan kurs Rp 14.300.

Konsorsium akan mengembangkan, membangun, mengoperasikan, dan memelihara pembangkit listrik tenaga batu bara mulut tambang dengan kapasitas 2x300 MW. (ant)

Dirut PLN Jadi Tersangka dalam Proyek PLTU Rp12 Triliun

Berita Populer

Baca Juga