Tersangka Kasus Suap Kemenag Romahurmuziy Masih Terima Gaji Pokok

JATIMNET.COM, Surabaya – Tersangka kasus suap jabatan Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur Romahurmuziy, masih menerima gaji pokok dari jabatannya sebagai anggota Komisi XI DPR RI

"Jadi, tetap bahwa basis kami di Sekretariat Jenderal itu pemberian gaji atau penghasilan anggota itu basisnya adalah Keppres. Sejauh belum ada Keppres pemberhentian, untuk gaji pokoknya tetep akan diberikan," kata Sekjen DPR RI Indra Iskandar, usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Senin 22 April 2019.

Untuk diketahui, KPK pada Senin memeriksa Indra sebagai saksi untuk tersangka Romahurmuziy dalam penyidikan kasus suap pengisian jabatan, di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019.

"Tunjangan kami stop tetapi kalau gaji itu melekat. Sebelum ada Keppres pemberhentian, kami belum bisa memberhentikan gaji pokoknya," ungkap Indra.

BACA JUGA: KPK Panggil Wali Kota Malang Sutiaji Terkait Suap

Lebih lanjut, Indra menyatakan bahwa terdapat empat kriteria seorang anggota DPR dapat diganti.

"Kalau Keppres pemberhentian ada empat hal. Pertama kalau dipanggil Tuhan karena meninggal, yang kedua karena yang bersangkutan mengundurkan diri, yang ketiga karena urusan negara terkena hukum 'inkracht'. Keempat itu karena melanggar kode etik dewan," ujar Indra.

Sementara itu terkait pemeriksaannya, Indra mengaku dikonfirmasi tiga hal oleh penyidik KPK.

"Terkait dengan kasus Pak Rommy, dari penyidik menanyakan soal status keanggotan Pak Rommy. Apakah benar keberadaannya di Komisi XI itu yang pertama," ujar Indra.

BACA JUGA: KPK Panggil Pansel Jabatan Selidiki Aliran Dana ke Rommy

Selanjutnya, lanjut Indra, penyidik menanyakan soal aturan-aturan internal di dewan.

"Yang kedua berkaitan pertanyaan terhadap menyangkut aturan-aturam internal di dewan. Soal yang ada di dalam tata tertib di dewan," ucap Indra.

Terakhir, ia mengatakan penyidik KPK menanyakan soal penghasilan resmi dari Rommy.

"Yang ketiga pertanyaannya menyangkut penghasilan resmi baik yang bulanan maupun hal-hal lain yang dianggap sebagai penghasilan dewan," tutur Indra. (ant)