Rabu, 11 March 2026 01:00 UTC

Pertunjukan militer yang menjadi puncak peringatan HUT ke-80 TNI, 5 Oktober 2025. Foto: presidenri.go.id
JATIMNET.COM - Instruksi dari Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto tentang Siaga 1 bagi prajurit menuai kritikan dari Ketua DPR RI Puan Maharani.
Ia meminta, TNI menjelaskan secara terbuka tentang penetapan status kesiapsiagaan tersebut di tengah memanasnya situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah.
“Kalau sampai ada penetapan status seperti itu dalam situasi saat ini, tentu perlu dijelaskan secara konkret apakah hal tersebut memang diperlukan atau tidak,” katanya kepada awak media di Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 Maret 2026.
Puan menegaskan bahwa penjelasan tersebut penting. Tujuannya, agar masyarakat mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kondisi keamanan serta langkah-langkah antisipatif yang diambil oleh negara.
Ia menambahkan bahwa DPR melalui Komisi I yang membidangi pertahanan dan hubungan luar negeri akan menjalankan fungsi pengawasan dengan meminta klarifikasi kepada mitra kerja terkait.
“Lebih baik TNI memberikan penjelasan yang konkret sehingga publik memahami apa yang sebenarnya menjadi dasar dari kebijakan tersebut,” tegas Legislator Fraksi PDI-Perjuangan itu.
Menurut Puan, transparansi informasi dalam isu-isu strategis seperti keamanan nasional juga penting untuk menjaga kepercayaan publik. Hal ini sekaligus memastikan bahwa setiap langkah kebijakan diambil secara terukur.
Instruksi tentang perintah Siaga 1 bagi prajurit ini tertuang dalam Telegram Nomor TT/283/2026 yang dikeluarkan oleh Panglima TNI.
Tujuh instruksi Telegram Siaga 1 berkaitan dengan dampak serangan Amerika Serikat ke Iran terhadap kondisi dalam negeri, sehingga dipandang perlu dilakukan penjagaan ketat objek vital transportasi darat (stasiun kereta, terminal, dll), laut (pelabuhan) dan udara (bandara).
Sebelumnya, Jenderal Agus Subiyanto menjelaskan Siaga 1 merupakan istilah yang biasa dalam militer.
"Saya sudah berlakukan Siaga 1 tentunya di satuan-satuan itu Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Alam. Jadi tiap kodam itu satu batalyon Siaga 1 apabila di wilayahnya ada bencana alam," katanya.
