JATIMNET.COM, Jakarta – Aksi demonstrasi mahasiswa yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama sejumlah elemen mahasiswa di Jakarta mengusung sejumlah kritik terhadap arah kebijakan pemerintah, Jumat, 12 Juni 2026.

Mengusung tema “Menuju Indonesia Bangkrut”, massa aksi yang berjumlah lebih dari 700 mahasiswa itu menyampaikan lima tuntutan.

Mulai dari penghentian pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penurunan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM), hingga penghentian sejumlah program pemerintah.

Selain itu, mahasiswa juga menuntut penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan koperasi desa merah putih, menghentikan militerisme di ranah sipil, serta meminta Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan dalam kebijakan pemerintah.

Ketua BEM UI Yatalathof Imawan menilai persoalan utama berada pada pengelolaan anggaran negara dan kebijakan fiskal yang dianggap belum berpihak pada kebutuhan masyarakat.

Menurut dia, sejumlah program pemerintah justru dinilai belum memiliki kejelasan alokasi anggaran yang cukup rinci dalam APBN.

“MBG itu kan di APBN hanya masuk di penjelasan saja. Itu pasal karet banget. Tidak ada spesifiknya berapa anggarannya,” kata Yatalathof dalam keterangannya kepada wartawan.

Ia menilai anggaran yang dialokasikan untuk Badan Gizi Nasional (BGN), koperasi desa merah putih, maupun sekolah rakyat seharusnya dapat diarahkan untuk memperkuat layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan yang lebih merata.

Di tengah penyampaian aspirasi tersebut, pengamanan aksi menjadi perhatian aparat. Rencana massa menuju kawasan Bundaran Hotel Indonesia (Bundaran HI) tidak berjalan sesuai rencana setelah akses menuju lokasi dibatasi petugas.

Ribuan personel gabungan dari kepolisian dan TNI diterjunkan untuk mengawal jalannya aksi. Polisi menyebut pengamanan dilakukan untuk mencegah adanya pihak luar yang berupaya masuk dan memanfaatkan momentum demonstrasi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap kelompok yang diduga berpotensi mengganggu jalannya aksi.

“Satgas Penegakan Hukum Polda Metro Jaya sudah mengidentifikasi kelompok-kelompok tertentu yang akan mencoba bergabung dan mendompleng aksi,” ujar Budi.

Namun, ia menegaskan pengawasan tersebut tidak ditujukan kepada mahasiswa yang menyampaikan pendapat secara damai. Pemantauan dilakukan terhadap pihak yang tidak memiliki keterkaitan dengan penyelenggara aksi dan berpotensi memicu gangguan keamanan.

Kekhawatiran terhadap aksi yang disusupi kelompok lain berkaca dari sejumlah demonstrasi sebelumnya di Jakarta yang berakhir ricuh. Polisi menyebut pernah menemukan kelompok tanpa identitas organisasi yang kemudian melakukan tindakan di luar agenda awal demonstrasi.

Kondisi tersebut dinilai dapat mengaburkan pesan utama yang ingin disampaikan peserta aksi. Sebab, demonstrasi yang semula membawa isu ekonomi dan sosial berisiko berubah menjadi sorotan atas kericuhan yang dilakukan oleh pihak tertentu.

Sementara itu, Polda Metro Jaya memastikan personel pengamanan tidak dibekali senjata api. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga pendekatan persuasif selama proses pengamanan.

Hingga siang hari, aparat masih melakukan pemantauan di sejumlah titik. Polisi berharap aksi mahasiswa dapat berjalan tertib, sementara aspirasi yang disampaikan tetap menjadi perhatian tanpa terganggu oleh tindakan yang berpotensi merusak jalannya demonstrasi.