JATIMNET.COM, Jakarta – Pelantikan Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menandai pergantian pimpinan ketiga sejak lembaga itu memasuki fase pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis pada era Presiden Prabowo Subianto.

 

Perubahan berulang di tingkat pucuk pimpinan tersebut menempatkan kesinambungan kebijakan, pengawasan anggaran, keamanan pangan, dan stabilitas operasional sebagai pekerjaan mendesak bagi kepala BGN yang baru.

 

Presiden Prabowo melantik Sudaryono di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 22 Juli 2026,  setelah Nanik Sudaryati Deyang mengundurkan diri karena alasan kesehatan.

 

Pelantikan dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 78/P Tahun 2026. Sudaryono sebelumnya menjabat Wakil Menteri Pertanian dan tidak merangkap jabatan setelah dipercaya memimpin BGN. Pergantian dilakukan pada hari yang sama agar tugas lembaga pengelola MBG tidak mengalami kekosongan.

 

Pelantikan tersebut membuat Sudaryono menjadi kepala ketiga BGN dalam waktu kurang dari dua tahun sejak badan itu berdiri pada 15 Agustus 2024.

 

Dadan Hindayana merupakan kepala pertama dan memimpin pembangunan organisasi sejak tahap awal, termasuk ketika BGN masih memiliki sumber daya manusia yang sangat terbatas. Ia kemudian digantikan Nanik pada 8 Juni 2026, sebelum Nanik mundur sekitar enam pekan setelah dilantik.

 

Kronologi singkat itu memperlihatkan bahwa Sudaryono tidak hanya menerima mandat untuk memperluas layanan makan bergizi, tetapi juga harus menjaga konsistensi organisasi setelah dua kali pergantian kepala dalam rentang waktu pendek.

 

Pada lembaga yang mengendalikan jaringan pelayanan berskala nasional, perubahan pimpinan dapat memengaruhi kecepatan pengambilan keputusan, pembagian tanggung jawab, evaluasi pelaksana di daerah, hingga hubungan kerja dengan kementerian dan pemerintah daerah.

 

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden memilih Sudaryono karena telah mengikuti konsep dan gagasan MBG sejak awal.

 

Pengalamannya di Kementerian Pertanian juga dinilai berhubungan langsung dengan kebutuhan program, terutama karena penyediaan makanan bergizi tidak dapat dipisahkan dari produksi pangan, distribusi bahan baku, harga komoditas, dan ketahanan pasokan.

 

“Sebagai Wakil Menteri Pertanian, tentu saja selama ini Badan Gizi Nasional yang kegiatannya adalah memberikan makan bergizi gratis itu tidak pernah lepas dari tugas beliau di Kementerian Pertanian,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 22 Juli 2026. 

 

Latar belakang tersebut menjadi modal penting, tetapi sekaligus memperjelas besarnya tantangan Sudaryono. MBG bukan sekadar program pembagian makanan.

 

Pelaksanaannya melibatkan perencanaan kebutuhan bahan pangan, pengadaan, dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, pengolahan, distribusi, tenaga ahli gizi, pengawasan kebersihan, serta pencatatan penerima manfaat.

 

Setiap mata rantai memiliki risiko kesalahan yang dapat berdampak langsung kepada anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok penerima lainnya.

 

Karena itu, keberhasilan kepala baru tidak cukup diukur dari pertambahan jumlah porsi atau perluasan wilayah pelayanan. Ukuran yang lebih mendasar adalah kemampuan memastikan makanan memenuhi standar gizi, aman dikonsumsi, tiba tepat waktu, serta dibeli melalui mekanisme yang transparan dan dapat diaudit.

 

Perluasan tanpa penguatan pengawasan justru berisiko memperbesar celah kesalahan operasional. BGN mulai menjalankan MBG secara nasional pada Januari 2025.

 

Pada Februari 2025, program itu disebut telah menjangkau 38 provinsi dengan lebih dari dua juta penerima manfaat. Perluasan tersebut menunjukkan tingginya kecepatan pelaksanaan, tetapi skala yang semakin besar juga meningkatkan kebutuhan akan sistem pengendalian yang seragam dari pusat hingga tingkat dapur pelayanan.

 

Bagi Jawa Timur, pergantian Kepala BGN memiliki dampak strategis karena provinsi ini mempunyai jumlah penduduk, sekolah, pesantren, sentra pertanian, peternakan, dan industri pangan yang besar.

 

Kebijakan BGN akan memengaruhi tidak hanya penerima makanan, tetapi juga petani, peternak, nelayan, koperasi, usaha kecil, pemasok bahan baku, serta pemerintah kabupaten dan kota yang terlibat dalam pelaksanaan di lapangan.

 

Pengalaman Sudaryono di sektor pertanian dapat membuka peluang integrasi lebih kuat antara MBG dan produksi pangan daerah.

 

Namun, keterhubungan itu tetap memerlukan aturan pengadaan yang terbuka agar pelibatan produsen lokal tidak berubah menjadi penunjukan pemasok tanpa persaingan dan pengawasan memadai. Pemerintah juga perlu memastikan standar mutu diterapkan sama terhadap pemasok besar maupun pelaku usaha kecil.

 

Tantangan berikutnya adalah menjaga agar pergantian pimpinan tidak mengubah prioritas program secara tiba-tiba. Dadan memimpin fase pembentukan kelembagaan dan ekspansi awal, sedangkan Nanik masuk ketika pemerintah melakukan penataan organisasi dan evaluasi pelaksanaan.

 

Masa jabatan Nanik yang singkat membuat sejumlah agenda perbaikan kemungkinan belum sepenuhnya terkonsolidasi ketika kepemimpinan kembali berganti.

 

Pemerintah sebelumnya menyatakan pergantian kepemimpinan tidak boleh mengganggu layanan BGN. Prasetyo menegaskan setiap unit kerja harus tetap menjalankan tanggung jawab dan memastikan MBG terus berjalan selama proses evaluasi dilakukan.

 

Pernyataan tersebut penting, tetapi kesinambungan program tetap harus dibuktikan melalui indikator terbuka, termasuk jumlah penerima aktif, kualitas menu, hasil inspeksi dapur, penyelesaian keluhan, dan tindak lanjut terhadap pelanggaran.

 

Setelah dilantik, Sudaryono langsung mendatangi kantor BGN di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, dan menggelar rapat. Langkah itu memberi sinyal bahwa konsolidasi internal menjadi prioritas awal setelah pergantian kepemimpinan.

 

“Ini lagi diberesin, kita langsung kerja, langsung datang ke kantor, langsung rapat,” kata Sudaryono di Kantor BGN, Jakarta, Rabu, 22 Juli 2026. 

 

Sudaryono juga menyatakan terbuka terhadap masukan dan kritik mengenai pelaksanaan MBG. Keterbukaan tersebut perlu diikuti mekanisme pengaduan yang mudah diakses masyarakat serta publikasi hasil evaluasi secara berkala.

 

Kritik terhadap kualitas makanan, pengadaan, distribusi, atau kinerja pelaksana seharusnya diperlakukan sebagai instrumen koreksi, bukan semata gangguan terhadap program prioritas pemerintah.

 

Pergantian kepala ketiga dalam fase awal MBG pada akhirnya menjadi ujian bagi kelembagaan BGN. Program dengan cakupan luas tidak dapat bergantung pada figur kepala semata, melainkan membutuhkan prosedur baku, sumber daya manusia profesional, data penerima yang akurat, sistem pengawasan berlapis, dan koordinasi daerah yang tetap berjalan meskipun pimpinan berganti.

 

Dalam waktu dekat, perhatian akan tertuju pada langkah Sudaryono dalam menata organisasi, menjaga keamanan pangan, memperkuat pengawasan pemasok, serta menghubungkan kebutuhan MBG dengan produksi petani dan pelaku usaha daerah.

 

Stabilitas kepemimpinannya akan menentukan apakah pergantian kali ini mampu memperkuat program atau justru menambah masa transisi dalam pelaksanaan kebijakan gizi terbesar pemerintah.