JATIMNET.COM, Jakarta – Di tengah ribuan mahasiswa yang turun ke jalan menyampaikan aspirasi, Polda Metro Jaya memilih mengedepankan pendekatan berbeda.

Aparat yang mengawal demonstrasi di sejumlah titik Jakarta dipastikan tidak dibekali senjata api, sebuah langkah yang disebut untuk menjaga suasana tetap kondusif dan mengurangi potensi ketegangan selama aksi berlangsung.

Pengamanan aksi mahasiswa pada Jumat, 12 Juni 2026, melibatkan 6.088 personel gabungan TNI dan Polri.

Massa aksi diketahui bergerak di beberapa titik strategis ibu kota, antara lain kawasan Gedung DPR/MPR RI, Bundaran Hotel Indonesia (HI), Patung Kuda, Cikini Raya, Silang Selatan Monas, serta sejumlah ruas jalan di Jakarta Pusat.

Aparat disiagakan untuk memastikan penyampaian pendapat berlangsung aman, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat secara berlebihan.

Keputusan tidak membawa senjata api menjadi salah satu penekanan utama dalam apel pengamanan.

Kebijakan tersebut merupakan instruksi langsung Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Asep Edi Suheri kepada seluruh personel yang bertugas di lapangan.

Selain larangan membawa senpi, petugas juga diminta mengedepankan pendekatan persuasif, sabar, dan tidak mudah terpancing provokasi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menegaskan bahwa tugas aparat bukan membatasi penyampaian aspirasi, melainkan menjamin kegiatan berlangsung aman sesuai ketentuan hukum.

“Penyampaian aspirasi kepada publik ini dilindungi oleh undang-undang. Jadi, kehadiran petugas Polri dan TNI di dalam melaksanakan pelayanan pengamanan ini untuk menjamin aspirasi yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa ini tersampaikan dengan baik,” ujar Budi Hermanto di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta.

Dalam kesempatan yang sama, Budi juga menegaskan tidak ada anggota yang membawa senjata api selama pengamanan berlangsung.

“Termasuk penekanan dari Bapak Kapolda, tidak ada petugas TNI-Polri yang membawa senjata api di dalam pelayanan pengamanan aksi penyampaian pendapat ini,” kata Budi.

Ia menambahkan seluruh petugas diminta tetap humanis dan tidak terprovokasi dalam menghadapi dinamika aksi di lapangan.

 

Data Polda Metro Jaya menunjukkan komposisi personel yang diterjunkan terdiri atas 500 anggota TNI, 1.000 personel Korps Brimob, 200 personel bantuan Korps Sabhara, 3.802 anggota Polda Metro Jaya, dan 586 personel Polres Metro Jakarta Pusat.

Jumlah tersebut disiapkan untuk mengantisipasi konsentrasi massa di berbagai lokasi aksi yang berlangsung secara bersamaan.

Selain pengamanan personel, kepolisian juga menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional. Pengalihan arus akan dilakukan apabila terjadi kepadatan kendaraan di sekitar titik demonstrasi.

Masyarakat yang melintasi kawasan Monas, Bundaran HI, Patung Kuda, dan DPR/MPR diimbau mencari jalur alternatif untuk menghindari kemacetan.

Bagi masyarakat, kebijakan pengamanan tanpa senjata api memiliki arti penting. Selain menjaga rasa aman peserta aksi, langkah tersebut juga menjadi upaya membangun kepercayaan publik bahwa penyampaian pendapat dapat berlangsung dalam koridor demokrasi tanpa intimidasi.

Pendekatan humanis yang konsisten berpotensi menurunkan risiko benturan antara aparat dan massa, sekaligus menjaga ruang dialog di tengah perbedaan pandangan.

Demonstrasi mahasiswa sendiri merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

Karena itu, keberhasilan pengamanan tidak hanya diukur dari terkendalinya situasi, tetapi juga dari terjaminnya hak masyarakat untuk bersuara tanpa mengganggu ketertiban umum.

Hingga siang hari, aparat masih berjaga di sejumlah titik aksi. Polda Metro Jaya memastikan pengamanan akan berlangsung hingga seluruh rangkaian demonstrasi selesai.

Di tengah dinamika jalanan ibu kota, pesan yang ingin ditegaskan sederhana: aspirasi boleh disuarakan, keamanan publik tetap dijaga, dan pengamanan dilakukan tanpa senjata api.