‎JATIMNET.COM, Probolinggo – Pembangunan infrastruktur yang terus berkembang di Kabupaten Probolinggo tidak terlepas dari peran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

‎Jalan-jalan desa, jembatan, hingga fasilitas layanan kesehatan kini berdiri kokoh sebagai bentuk nyata pemanfaatan dana cukai hasil tembakau, yang bersumber dari konsumsi rokok legal.

‎Hal tersebut disampaikan perwakilan Bea Cukai KPPBC Tipe Madya C Probolinggo dalam program podcast edukatif yang disiarkan secara langsung oleh Radio LPPL Bromo FM dari studio lantai dasar Gedung Islamic Center (GIC) Kota Kraksaan, Senin, 28 Juli 2025.

‎Podcast berdurasi satu jam tersebut menghadirkan dua narasumber dari Bea Cukai KPPBC Tipe Madya C Probolinggo, yakni Muhammad Iqbal Arrasid dan Arrizal Fatoni.

‎“Jalan, jembatan hingga puskesmas yang kini hadir di berbagai pelosok desa adalah bukti nyata bahwa dana cukai benar-benar kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan,” ujar Iqbal.

BACA: Bea Cukai Probolinggo Gaungkan Antirokok Ilegal lewat Podcast di Bromo FM

Iqbal menambahkan Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu dari 10 kabupaten/kota dengan penerimaan DBHCHT tertinggi di Jawa Timur.

‎Dana tersebut digunakan untuk mendanai sektor kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat.

‎Namun demikian, ia mengingatkan bahwa manfaat DBHCHT tidak akan maksimal apabila peredaran rokok ilegal masih marak.

‎“Peredaran rokok ilegal merugikan semua pihak. Negara kehilangan pendapatan, sementara masyarakat kehilangan hak atas pembangunan,” ujarnya.

‎Dalam sesi edukasi, Iqbal turut menjelaskan klasifikasi jenis rokok berdasarkan metode produksinya, seperti Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Kretek Tangan (SKT).

‎Menurutnya, SKM diproduksi secara otomatis menggunakan mesin dan dikenai tarif cukai lebih tinggi, sedangkan SKT diproduksi secara manual oleh tenaga kerja manusia dan memiliki tarif cukai yang lebih rendah.

‎“Pemerintah justru mendorong produsen lokal untuk mendaftarkan produk SKT mereka secara resmi agar legal dan memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara,” ucap Iqbal.

‎Ia juga menegaskan bahwa tidak semua rokok berharga murah tergolong ilegal.

‎“Beberapa produk yang dijual di minimarket seperti Indomaret bisa saja merupakan produk SKT dari pabrikan legal di Lumajang, karena memang tarif cukainya rendah,” katanya.

‎Lebih lanjut, Iqbal menjelaskan bahwa produsen rokok legal harus memiliki Nomor Pokok Pengusaha Kena Cukai (NPPKC).

‎Sementara masyarakat yang memproduksi rokok untuk konsumsi pribadi, tanpa menjualnya kembali untuk keuntungan, tidak dikategorikan sebagai pelaku usaha rokok ilegal.

‎BACA: Pemkab Probolinggo dan Bea Cukai Sosialisasi Larangan Rokok Ilegal lewat Podcast Radio

Dalam kesempatan yang sama, Arrizal mengungkapkan bahwa pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal akan semakin diperketat.

‎Salah satunya dengan melakukan survei harga eceran setiap tiga bulan, sebagai bagian dari pengendalian dan penyesuaian kebijakan cukai.

‎“Pengawasan ini tidak akan maksimal tanpa keterlibatan aktif dari masyarakat,” ujarnya.

‎Bea Cukai Probolinggo mengimbau masyarakat untuk turut serta dalam pengawasan dengan mengenali ciri-ciri rokok ilegal, antara lain tidak memiliki pita cukai, pita cukai rusak, atau tidak sesuai peruntukannya.

‎Pelaporan dapat dilakukan melalui Call Center Bravo Bea Cukai di nomor 1500225, WhatsApp 0898181559, atau melalui akun media sosial resmi Bea Cukai.

‎“Pemberantasan rokok ilegal merupakan tanggung jawab bersama. Peran aktif masyarakat sangat menentukan agar dana pembangunan dapat terus mengalir melalui konsumsi rokok legal,” ujar Arrizal.

‎Rekaman podcast ini, akan ditayangkan ulang melalui kanal digital Bromo FM agar dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. (ADV/Inforial)‎