JATIMNET.COM, Madiun – Bedah buku berjudul “Reset Indonesia: Gagasan Tentang Indonesia Baru” batal digelar di Pasar Pundensari, Desa Gunungsari, Kecamatan/Kabupaten Madiun, Sabtu malam, 20 Desember 2025.

Gara-garanya, pejabat pemerintah desa, kecamatan, dan aparat kepolisian melarang kegiatan yang hendak dimulai sekitar pukul 20.00 WIB tersebut. Alasan penghentian acara, karena penyelenggara dinyatakan tidak mengajukan izin kepada pihak terkait terlebih dulu.

“Padahal, panitia sudah memberikan surat pemberitahuan kepada Polsek Madiun,” kata Ketua Panitia Diskusi Buku “Reset Indonesia” Gizzatara.

Video pembubaran diskusi buku itu tersebar di media sosial. Dalam rekaman video terlihat, seorang aparat melarang berlangsungnya acara tersebut karena dianggap ditunggangi kepentingan tertentu.

“Kalau diskusi budaya silakan. Tapi, kalau ditunggangi Reset Indonesia, ya janganlah,” ujar aparat tersebut.

BACA: Keserakahan Pemodal Rusak Aset Negara dan Masyarakat

Selain melarang berlangsungnya diskusi buku, pejabat pemerintah dan aparat kepolisian juga membubarkan puluhan peserta yang sudah berkumpul. Beberapa peserta yang baru tiba di lokasi juga diminta “balik kanan” dan meninggalkan Pasar Pundensari.

“Dengan alasan izin, roadshow buku “Reset Indonesia” dilarang dan dipaksa bubar di Pasar Pundensari, Desa Gunungsari,” ujar Dandhy Laksono, salah seorang penulis buku “Reset Indonesia” dikutip dari akun X pribadinya.

Menurutnya, Madiun merupakan lokasi ke-47 diselenggarakannya diskusi buku “Reset Indonesia” di Pulau Jawa sejak 24 Oktober 2025.

“Ini peristiwa pembubaran pertama. Bahkan, Minggu, 21 Desember 2025, acara serupa akan digelar di Trenggalek dan dihadiri bupati,” tulisnya.

Selain Dandhy Laksono, tiga penulis buku “Reset Indonesia” juga hadir dalam diskusi yang gagal terselenggara di Madiun. Mereka adalah Farid Gaban, Yusuf Priambodo, dan Benaya Harobu.

BACA: KontraS Kecam Pembubaran Aksi Kamisan di Surabaya dan Malang

Buku “Reset Indonesia” merupakan karya kolaboratif yang mengulas berbagai persoalan struktural bangsa. Mulai dari krisis demokrasi, kerusakan lingkungan, ketimpangan ekonomi, hingga relasi kekuasaan antara negara, korporasi, dan masyarakat.

Buku ini mengajak pembaca meninjau ulang arah pembangunan nasional yang dinilai semakin menjauh dari kepentingan publik.

Buku ini mendorong partisipasi warga untuk terlibat aktif dalam diskusi publik demi membangun Indonesia yang lebih adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.