JATIMNET.COM, Jember - Ketidakharmonisan antara DPRD Jember dengan Bupati dr Faida terjadi sejak akhir 2019 sudah didengar Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Ia pun meminta Gubernur Jawa Timur, Khofifah segera mengatasi permasalahan tersebut.

Apabila tidak segera selesai, maka Mendagri yang akan membereskan permasalahan tersebut. Hal tersebut dibenarkan Ketua DPRD Jember, Itqon Syauqi, bahwa Mendagri menyampaikannya dalam pertemuan konsultasi dan mediasi yang difasilitasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonedia (DPD RI) di Komplek Parlemen, Senayan, Senin 22 Juni 2020.

"Kewenangan tetap ada di gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah. Karena itu mendagri memerintahkan gubernur supaya menyelesaikan persoalan di Jember. Kecuali kalau gubernur sudah kasih bendera putih (menyerah), maka mendagri yang akan bertindak," ujar Itqon Syauqi saat dikonfirmasi pada Selasa 23 Juni 2020.

Itqon berharap, mediasi dari gubernur ataupun mendagri bisa segera mengatasi konflik legislatif-eksekutif di Jember. "Unsur pemerintahan daerah bagaimanapun, terdiri dari bupati dan DPRD Jember. Agar bupati tidak semaunya sendiri dalam mengambil keputusan," ujar politikus PKB ini.

BACA JUGA: Konflik Bupati dan DPRD Jember, Mendagri Tunggu Gubernur Jatim

Kepada mendagri, Itqon juga melaporkan perihal diabaikannya rekomendasi Mendagri  oleh Bupati Jember. Yakni soal susunan birokrasi dan mutasi pejabat di Pemkab Jember yang bertentangan dengan aturan pemerintah pusat.  

Serta hasil kerja Panitia Angket DPRD Jember dan sejumlah kebijakan strategis yang dianggap bermasalah. Termasuk langkah bupati Jember yang secara sepihak memotong anggaran dewan dalam jumlah yang signifikan. 

"Soal hasil kerja Panitia Angket memang tahapannya kita harus laporkan hasil akhirnya ke Mendagri. Juga masalah di Jember yang belum memiliki APBD, serta anggaran penanganan Covid-19 Jember yang diputuskan sepihak bupati tanpa rapat dengan DPRD,” ujar alumnus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini. 

Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattalitii berharap, konflik DPRD dengan Bupati Jember bisa segera diselesaikan. Sebab, konflik itu akan merugikan rakyat Jember yang saat ini sudah terdampak pandemi Covid-19. “Seharusnya semua pihak bisa kompak dan bersinergi agar ekonomi daerah tetap berjalan,” katanya.

BACA JUGA: Tak Terbukti, Bupati Jember Faida Lolos dari Sanksi Pemilu

Menurut La Nyalla, akar permasalahan di Jember adalah soal buruknya komunikasi bupati kepada DPRD. Hal ini berakibat mekanisme check and balance tidak berjalan.

“Mendagri sudah dapat laporan, bahwa Gubernur Jatim pada tanggal 24-26 Juni besok akan melakukan pemeriksaan kembali terhadap permasalahan di Jember. Karena itu, Mendagri masih akan menunggu hasilnya. Jika masih belum tuntas, mendagri akan melakukan langkah berikutnya,” ujar LaNyalla menirukan pernyataan Tito. 

Konflik antara DPRD Jember dengan bupati dr Faida sudah terjadi sejak akhir 2019 lalu. Bermula ketika DPRD Jember mengajukan hak bertanya (interpelasi) kepada bupati terkait sejumlah permasalahan.

BACA JUGA: Kejutan, Faida Kunjungi Gedung DPRD Jember

Diantaranya soal teguran  dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Mendagri yang dipicu oleh susunan birokrasi  Pemkab Jember yang bermasalah. Hal itu berujung pada tidak adanya kuota CPNS untuk Jember pada 2019 lalu. 

Juga terkait sejumlah proyek fisik di Jember yang disinyalir bermasalah. Namun bupati Jember mengabaikan panggilan tersebut hingga berujung hak angket atau hak penyelidikan. 

Jatimnet.com sudah berupaya mencoba mengkonfirmasi kepada Bupati Jember, dr Faida serta juru bicara Pemkab Jember yang juga Kepala Dinas Kominfo, Gatot Triyono. Namun tidak ada respon dari keduanya.