pemkot-surabaya-terbitkan-surat-edaran-percepat-vaksinasi-booster
BERITA, 17/07/2022 Pemkot Surabaya Terbitkan Surat Edaran Percepat Vaksinasi Booster
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi kembali menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 443.2/12263/436.8.5/2022 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.
mendagri-dikabarkan-setujui-pj-sekdaprov-jatim-dprd-jatim-dukuh-penuh
POLITIK, 10/01/2022 Mendagri Dikabarkan Setujui Pj Sekdaprov Jatim, DPRD Jatim Dukuh Penuh
Kementerian Dalam Negeri disebut menyetujui pergantian penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur.
pemkot-mojokerto-dapat-penghargaan-innovative-goverment-award-tahun-2021
INFORIAL, 29/12/2021 Pemkot Mojokerto Dapat Penghargaan Innovative Goverment Award tahun 2021
Pemerintah Kota Mojokerto meraih penghargaan bergengsi Innovative Goverment Award tahun 2021 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
disorot-mendagri-bupati-madiun-klaim-sudah-bayarkan-insentif-nakes
DAERAH, 31/08/2021 Disorot Mendagri, Bupati Madiun Klaim Sudah Bayarkan Insentif Nakes
Bupati Madiun Ahmad Dawami Ragil Saputro menegaskan insentif bagi tenaga kesehatan (nakes) di daerahnya sudah dibayarkan. Realisasi pencairannya untuk periode Januari-Maret dan April-Juni 2021.
belum-bisa-dilonggarkan-banyuwangi-kembali-ke-level-4-ini-penyebabnya
DAERAH, 27/08/2021 Belum Bisa Dilonggarkan, Banyuwangi Kembali ke Level 4, Ini Penyebabnya
Status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Kabupaten Banyuwangi kembali masuk level 4 dari yang sebelumnya berhasil mentas ke level 3.
skb-3-menteri-wamenag-sesuai-amanah-konstitusi
PENDIDIKAN, 09/02/2021 SKB 3 Menteri, Wamenag: Sesuai Amanah Konstitusi
Tiga Menteri RI menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) mengenai seragam sekolah. Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi menilai hal tersebut sesuai dengan amanah konstitusi
enam-hal-penting-dipahami-dalam-skb-3-menteri
PENDIDIKAN, 06/02/2021 Enam Hal Penting Dipahami Dalam SKB 3 Menteri
Tiga menteri menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) dengan menghasilkan enam keputusan utam dan tujuannya mengenai pendidikan.
tiga-menteri-menerbitkan-skb-mengenai-pendidikan
PENDIDIKAN, 04/02/2021 Tiga Menteri Menerbitkan SKB Mengenai Pendidikan
Tiga menteri yakni Kemendikbud, Kemendagri, dan Kemenag menerbitkan surat keputusan bersama (SKB) mengenai atribut di dunia pendidikan
sanksi-bagi-pelanggar-ppkm-di-surabaya
INFOGRAFIS, 13/01/2021 Sanksi Bagi Pelanggar PPKM di Surabaya
PENGENDALIAN COVID-19 dengan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Surabaya sudah mulai diterapkan sejak Senin 11 Januari 2021.
surabaya-terapkan-ppkm-pelanggar-protokol-kesehatan-akan-disanksi
INFORIAL, 12/01/2021 Surabaya Terapkan PPKM, Pelanggar Protokol Kesehatan Akan Disanksi
Mulai tanggal 11-25 Januari 2021 Kota Surabaya menerpakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Bagi pelanggar protokol kesehatan (prokes) perorangan dikenai sanksi denda Rp 150 ribu, hal ini sesuai dengan Peraturan Wali Kota (Perwali) nomor 67 tahun 2020.
risma-bisa-mundur-dari-wali-kota-atau-diberhentikan-mendagri
BERITA, 24/12/2020 Risma Bisa Mundur dari Wali Kota atau Diberhentikan Mendagri
Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Jawa Timur Jempin Marbun mengatakan pihaknya belum menerima surat pengunduran diri Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang baru saja dilantik jadi Menteri Sosial.
kritik-mendagri-aktivis-pasang-surat-usulan-pemberhentian-bupati-faida-di-jalan-protokol
DAERAH, 02/12/2020 Kritik Mendagri, Aktivis Pasang Surat Usulan Pemberhentian Bupati Faida di Jalan Protokol
Sejumlah aktivis memasang baliho yang berisi surat usulan pemberhentian Bupati Jember, dr Faida.
pengembalian-posisi-367-asn-pemkab-jember-tak-langgar-uu-pilkada
DAERAH, 15/11/2020 Pengembalian Posisi 367 ASN Pemkab Jember Tak Langgar UU Pilkada
Inspektorat Provinsi Jawa Timur menyatakan pengembalian jabatan 367 ASN Pemkab Jember yang dilakukan dalam masa Pilkada 2020 tak melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
daftar-ke-kpu-petahana-mojokerto-ditegur-mendagri
POLITIK, 11/09/2020 Daftar ke KPU, Petahana Mojokerto Ditegur Mendagri
Bupati Mojokerto, Pungkasiadi mendapat teguran dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian
pemberhentian-bupati-jember-belum-dikirim-ke-ma-ketua-dprd-tunggu-mendagri
POLITIK, 01/09/2020 Pemberhentian Bupati Jember Belum Dikirim ke MA, Ketua DPRD: Tunggu Mendagri
Sudah sebulan Bupati Jember, dr Faida belum juga diberhentikan dari jabatannya. Ternyata berkasnya belum dikirim ke MA dan masih menunggu keputusan dari Mendagri.
tito-puji-rapid-test-covid-19-surabaya-yang-hampir-mencapai-93-ribu
BERITA, 27/06/2020 Tito Puji Rapid Test Covid-19 Surabaya yang Hampir Mencapai 93 Ribu
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini beserta Anggota Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menghadiri Pengarahan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD selaku Wakil Ketua Pengarah Gugus Tugas Covid-19 kepada Gugus Tugas di Surabaya Raya, Jumat, 26 Juni 2020.
konflik-dprd-dengan-bupati-jember-mendagri-perintahkan-khofifah-ini-kata-legislatif
POLITIK, 23/06/2020 Konflik DPRD dengan Bupati Jember, Mendagri Perintahkan Khofifah, Ini Kata Legislatif
Ketua DRPD Jember berharap konflik antara DPRD dengan Bupati segera selesai. Apalagi, Mendagri sudah memerintahakn Khofifah segera menyelesaikan.
konflik-bupati-dan-dprd-jember-mendagri-tunggu-gubernur-jatim
POLITIK, 23/06/2020 Konflik Bupati dan DPRD Jember, Mendagri Tunggu Gubernur Jatim
Konflik Bupati Jember, dr Faida dengan DPRD Jember yang terus berlarut-larut tidak kunjung selesai, Mendagri mengaku menunggu Gubernur Jawa Timur.
pandemi-covid-19-mendagri-pastikan-pilkada-9-desember-2020-bersifat-final
POLITIK, 05/06/2020

Pilwali Surabaya

Pandemi Covid-19, Mendagri Pastikan Pilkada 9 Desember 2020 Bersifat Final
Di tengah pandemi Covid-19, Pilkada Surabaya tetap akan digelar pada 9 Desember 2020. Mendagri, Tito Karnavian menyampaikan dalam video conference
pasokan-dana-pusat-masih-tinggi-daerah-diminta-tingkatkan-pad
NASIONAL, 04/03/2020 Pasokan Dana Pusat Masih Tinggi, Daerah Diminta Tingkatkan PAD
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai pemerintah daerah masih terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat