JATIMNET.COM, Surabaya - Pengamat maritim Siswanto Rusdi menyoroti masih buruknya pengelolaan sektor perhubungan laut di Indonesia. Menurutnya, banyak hal yang belum dibenahi di sektor ini.

“Banyak gaji pelaut yang masih di bawah standar, sertifikasi pelaut palsu masih beredar, terus di pelabuhannya, skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha) juga banyak yang belum berjalan,” ujar Siswanto dalam keterangan pers tertulis, Selasa, 30 Juni 2020.

Catatan buruk, kata dia, juga terlihat dari proyek tol laut. Siswanto menyebut proyek ini masih belum berjalan dengan baik. “Proyek Tol Laut juga terus jadi sorotan Presiden, ini bagaimana mau jalankan Poros Maritim Dunia?,” katanya.

Direktur Eksekutif National Maritime Institute (Namarin) itu lantas menilai kinerja dari Kementerian Perhubungan perlu dilakukan penataan ulang. Sakitnya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi diakuinya sedikit banyak membawa dampak.

BACA JUGA: 100 Kapal Perintis Tol Laut Diharapkan Tuntas Desember

“Daya tahan tubuh beliau menurun sehingga kinerja menurut saya kurang bisa maksimal. Jadi performa beliau dalam menjalankan tugas-tugas berat dari Presiden juga kurang optimal,” katanya.

Sebelumnya, isu reshuffle kabinet merebak setelah video dari Sekretariat Presiden tayang di You Tube pada Minggu, 28 Juni 2020. Dalam video tersebut, Presiden Joko Widodo tampak geram dengan kinerja anak buah buahnya beberapa waktu terakhir dalam menangani pandemi Covid-19.

Bahkan dalam kemarahan Presiden tersebut, tampak adanya ancaman akan melakukan reshuffle kabinet kepada menteri yang hanya melakukan pekerjaan yang biasa-biasa saja di tengah pandemi.

BACA JUGA: Menhub Tambah 100 Kapal Perkuat Tol Laut

“Langkah extra ordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah kepemerintahan. Akan saya buka. Langkah apa pun yang extra ordinary akan saya lakukan untuk 267 juta rakyat kita,” ujar Presiden dikutip dari aplikasi YouTube.

“Bisa saja membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini, (jika) Bapak Ibu tidak merasakan itu, sudah,” katanya.