JATIMNET.COM, Jakarta - Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana membangun tiga pusat riset kegeologian di tiga zona wilayah Indonesia yakni Indonesia Bagian Barat, Tengah dan Timur.

Tujuannya, untuk memudahkan langkah mitigasi, selain memberikan sosialisasi kepada Pemerintah Daerah.

Menteri ESDM, Ignasius Jonan mengatakan pembangunan pusat riset ini sangat penting dilakukan agar langkah-langkah mitigasi dapat berjalan lebih baik.

BACA JUGA: Kementerian ESDM dan PLN Percepat Pemulihan Listrik di Palu

Sebagai negara yang berada di zona wilayah rawan gempa, kata Jonan, langkah mitigasi bencana untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa dan harta benda merupakan langkah strategis yang perlu dilakukan.

"Pembangunan tiga unit komando untuk mitigasi bencana saya kira perlu dilakukan, satu di wilayah barat (Sumatera Barat atau Utara), tengah (Sulawesi Utara), dan wilayah timur Indonesia (Maluku atau di Nusa Tenggara)," katanya dalam keterangan resmi, Selasa 12 Februari 2019.

Ia akan memasukkan tim tersebut dalam anggaran ESDM.

"Ini sangat penting dilakukan karena kebencanaan geologi, baik gempa ataupun gunung berapi timingnya (waktunya) tidak dapat diketahui, kita hanya membaca "gerak-gerik" saja, jadi tidak ada alat yang dapat mengetahui waktu terjadinya bencana secara pasti," ujar Jonan.

BACA JUGA: ESDM Pasang Alat Pengukur Ketinggian Ombak di Serang

Ia mengatakan yang dimaksud tiga unit komando itu merupakan pusat riset semua kegiatan kegeologian seperti di Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Yogyakarta.

"Ini yang sangat kami perlukan agar layanan mitigasi terhadap potensi bencana geologi bisa lebih baik," tambahnya.

Jonan menjelaskan bahwa ada tiga langkah lainnya agar mitigasi bencana dapat berjalan maksimal. Pertama, tersedianya informasi peta kawasan rawan bencana untuk setiap jenis bencana.

BACA JUGA: Menteri ESDM Instruksikan Pemindahan Pos Pengamatan Gunung Bromo

Kedua, mengetahui dan dihindari serta mengetahui cara penyelamatan diri saat terjadinya bencana dan yang terakhir adalah pengaturan serta penetapan penataan kawasan rawan bencana untuk mengurangi ancaman bencana.

"Kami selalu memberikan rekomendasi dan juga memberikan sosialisasi setiap bulan kepada para Gubernur," katanya.

Jonan mengaku bahwa ia sendiri yang mengirimkan surat kepada para Gubernur peringatan ihwal potensi gerakan tanah dan kegempaan di wilayah mereka. "Memang setiap daerah itu perlu memperhatikan peringatan-peringatan yang harus dilakukan," tambahnya.

BACA JUGA: Kementerian ESDM Petakan Potensi Bencana di Indonesia

Badan Geologi juga mengeluarkan rekomendasi yang dapat dijadikan rujukan untuk membuat tata ruang, sehingga tidak ada lagi wilayah yang masuk zona merah dijadikan pemukiman masyarakat.

"Kejadian likuifaksi di Petobo dan Balaroa di Palu itu sudah sejak lama ditetapkan sebagai wilayah "red zone" yang tidak boleh ada hunian," katanya. Namun, akhirnya ada perubahan tata ruang yang digunakan sebagai lokasi hunian.

"Sehingga saat terjadi bencana geologi disana, tanahnya bergerak dan menghabiskan bangunan-bangunan yang ada diatasnya," ujarnya.