Logo

Kejar KKB Papua, Negara Andalkan Brimob dan Kopassus

Reporter:

Selasa, 11 December 2018 08:51 UTC

Kejar KKB Papua, Negara Andalkan Brimob dan Kopassus

Ilustrator: Gilas Audi

JATIMNET.COM, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto mengatakan pasukan non organik dari luar Papua yakni Satuan Brimob dan Kopassus juga dikerahkan untuk melakukan pengejaran terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Menurut Wiranto, pengerahan Brimob dan Kopassaus sangat dibutuhkan menyusul medannya yang sangat sulit. "Dibutuhkan personil yang terlatih," kata Wiranto, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa, 11 Desember 2018.

BACA JUGA: Presiden Perintahkan Pengejaran dan Penangkapan KKB di Papua

Wiranto mengatakan kalau Satgas terpadu TNI dan Polri tetap diterjunkan di lapangan untuk melakukan pengejaran terhadap KKB Nduga. Wiranto mengatakan dalam menghadapi persoalan ini, pemerintah tidak akan berdiskusi dengan KKB.

"Saya tidak akan berdiskusi dengan kriminal, mereka klaim apa saja nggak saya jawab gak benar, itu pasti," katanya. Menurut Wiranto, mereka melakukan suatu propaganda membuat masyarakat resah dan masyarakat ketakutan.

"Untuk apa saya jawab. Yang penting negara tetap punya kewajiban melindungi segenap tumpah darah dan warga negaranya. Mereka klaim biarin aja, klaim apapun jelas mereka kriminal melakukan kejahatan di luar batas kemanusiaan, harus kita lawan," tegas Wiranto.

BACA JUGA: KSP: Penembakan di Papua Termasuk Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Kepada wartawan, Wiranto juga membantah ihwal penggunaan bom dalam melakukan pengejaran terhadap KKB Nduga ini yang telah menembak mati karyawan Istaka Karya, staf Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional Wilayah Papua dan anggota TNI AD Sertu Handoko beberapa waktu lalu.

"Enggak ada (TNI gunakan bom). Tapi, kalau gunakan granat pelontar, memang iya. Suaranya kalau buat orang awam sama dengan bom, suaranya sama tapi barangnya beda. Kalau bom dijatuhkan dari udara, kalau granat pelontar dilontarkan dari senapan, jadi jangan sampai ada berita simpang siur seperti itu," ujar Wiranto. (ant)