JATIMNET.COM, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan penembakan terhadap para pekerja infrastruktur di Nduga, Papua merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Atas langkah dan tindakan yang sudah dan akan diambil oleh Pemerintah terhadap pelaku gerakan bersenjata ini, Moeldoko meminta para pihak yang selama ini melihat dari sudut berbeda untuk tidak menerapkan standar ganda.

"Jika saat terjadi kekerasan dari pihak TNI lalu kelompok HAM bersuara lantang, maka pada peristiwa di Nduga, standar serupa harus diterapkan pada pelaku kejahatan kemanusiaan ini," kata Moeldoko.

Dia mengatakan jangan melihat peristiwa yang terjadi di Papua dengan sebelah mata. Mantan Wakil Gubernur Lemhanas ini menyatakan, pemerintah akan memetakan daerah-daerah mana yang tidak aman dan memerlukan penjagaan khusus.

“Kami juga akan data perusahaan-perusahaan atau BUMN mana saja yang memerlukan pengawalan dalam melakukan pekerjaan strategisnya,” kata Moeldoko.  Dia juga berharap TNI dan Polri tak perlu terprovokasi dengan kejadian ini.

BACA JUGA: Penembakan Pekerja Infrastruktur di Papua, Begini Perintah Presiden Jokowi

“Tetaplah berlaku profesional dan proporsional. Jangan terpancing melakukan aksi balas dendam. Tunjukkan bahwa prajurit dan bhayangkara akan menjaga dan mengawal pembangunan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat Papua,” ungkap peraih bintang Adhi Makayasa 1981 itu.

Penyerangan dan pembunuhan terhadap sejumlah pekerja PT Istaka Karya terjadi pada Minggu, 2 Desember 2018 di Kali Yigi dan Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua. Saat ini, jumlah korban tepatnya masih dikonfirmasikan.

Selain itu juga terjadi penyerangan terhadap pos pengamanan TNI di Distrik Mbua, Ndiga pada Senin, 3 Desember 2018 yang mengakibatkan seorang anggota TNI, Sersan Handoko, meninggal dan satu lagi terluka tembak.

Ia memaparkan, saat ini sedang dibangun jalan Trans Papua, yang khusus antara Wamena – Agats (termasuk melewati Nduga) sepanjang lebih dari 800 kilometer. Sementara itu, PT Istaka Karya mendapat tugas untuk membangun 14 jembatan di Trans Papua, dengan 11 jembatan di antaranya sedang dalam proses pengerjaan.