JATIMNET.COM, Jakarta – Pemerintah membuka kemungkinan melakukan penyesuaian anggaran sektor pertahanan dan kepolisian apabila kondisi fiskal nasional mengalami tekanan yang berpotensi mengganggu target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

 

Namun, opsi tersebut ditegaskan masih bersifat antisipatif dan belum menjadi kebijakan yang akan diterapkan dalam waktu dekat. 

 

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan hingga saat ini belum ada pembahasan mengenai pengalihan ataupun pemangkasan anggaran pertahanan maupun kepolisian.

 

Menurutnya, langkah tersebut hanya akan dipertimbangkan apabila ruang fiskal pemerintah menyempit dan target defisit APBN terancam tidak terkendali. Pernyataan itu disampaikan usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 20 Juli 2026. 

 

"Belum. Tapi begini, hitungan anggaran posnya besar. Kalau memang mungkin defisit kita terganggu ya kita pangkas, tapi rasanya tidak, masih jauh dari sana. Jadi kita masih cukup," kata Purbaya. 

 

Pernyataan tersebut muncul setelah Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah akan terus melakukan efisiensi belanja negara untuk memastikan anggaran lebih banyak diarahkan pada program yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

 

Dalam pidatonya saat Panen Raya TNI di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Presiden bahkan menyebut anggaran pertahanan maupun kepolisian dapat dikurangi apabila diperlukan untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan. 

 

Meski demikian, Purbaya menegaskan kondisi fiskal saat ini masih berada dalam batas yang dinilai aman sehingga belum ada kebutuhan melakukan penyesuaian terhadap pos anggaran strategis tersebut.

 

Pemerintah tetap memantau perkembangan penerimaan negara, belanja pemerintah, serta dinamika ekonomi global sebagai dasar dalam menjaga keseimbangan APBN. 

 

Sinyal kemungkinan efisiensi pada sektor pertahanan menjadi perhatian karena anggaran tersebut selama ini digunakan untuk mendukung modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), peningkatan kesiapan operasional TNI, hingga pemeliharaan keamanan nasional oleh Polri.

 

Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi tuntutan untuk menjaga keberlanjutan berbagai program prioritas yang membutuhkan dukungan fiskal cukup besar. 

 

Bagi daerah seperti Jawa Timur yang memiliki sejumlah pangkalan militer, industri pertahanan, dan satuan kepolisian dengan cakupan wilayah luas, kebijakan efisiensi anggaran berpotensi menjadi perhatian apabila nantinya benar-benar diterapkan.

 

Namun, hingga kini belum terdapat keputusan pemerintah mengenai besaran maupun mekanisme pengurangan anggaran pada sektor tersebut.

 

Pemerintah menegaskan pengelolaan APBN akan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian agar stabilitas fiskal tetap terjaga tanpa mengurangi kemampuan negara dalam memenuhi kebutuhan pelayanan publik maupun menjaga keamanan nasional.

 

Opsi penyesuaian anggaran disebut baru akan diambil apabila perkembangan kondisi ekonomi dan defisit anggaran benar-benar menuntut langkah tersebut.