JATIMNET.COM - Jombang – Bantahan pemerintah terhadap isu “paket Istana” dalam pemilihan pimpinan baru PBNU belum menghapus satu fakta penting: kekhawatiran mengenai kemungkinan campur tangan pihak luar sudah disuarakan sejumlah kiai sepuh sebelum Muktamar ke-35 NU berlangsung.

Peringatan itu kini relevan kembali setelah dua nama yang sebelumnya disebut dalam isu tersebut, KH Miftachul Akhyar dan KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, terpilih memimpin PBNU periode 2026–2031.

Miftachul Akhyar ditetapkan sebagai Rais Aam, sedangkan Gus Kikin menjadi Ketua Umum PBNU melalui mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) dalam Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, 27–31 Agustus 2026.

Keduanya ditetapkan melalui musyawarah sembilan anggota AHWA. Pemerintah dan panitia Muktamar membantah adanya intervensi, sementara sejauh ini belum muncul bukti terbuka yang menunjukkan Istana menentukan hasil pemilihan.

Jejak kekhawatiran mengenai independensi Muktamar setidaknya sudah terlihat pada Kamis, 20 Agustus 2026, sepekan sebelum pembukaan.

Sejumlah kiai sepuh mengadakan pertemuan di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta. Pertemuan tersebut membahas berbagai dinamika menjelang forum tertinggi organisasi Nahdlatul Ulama itu.

Mantan Rais Aam PBNU KH Ma'ruf Amin saat itu mengungkap adanya sejumlah isu yang berkembang menjelang Muktamar. Salah satunya berkaitan dengan pemerintah.

“Ada isu restu istana misalnya,” kata Ma'ruf dalam pertemuan di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis, 20 Agustus 2026. 

Pernyataan itu tidak berhenti pada penyebutan isu. Para kiai sepuh juga mengingatkan agar Muktamar tidak dicederai oleh praktik seperti transaksi, mobilisasi, pengondisian AHWA maupun pembentukan paket pesanan.

Mereka menempatkan kedaulatan peserta Muktamar sebagai prinsip yang harus dijaga dalam menentukan kepemimpinan PBNU.
Namun, Ma'ruf saat itu tidak menyatakan bahwa pemerintah telah melakukan intervensi. Sebaliknya, mantan Wakil Presiden RI tersebut mengutarakan keyakinannya pemerintah tidak akan mencampuri urusan internal NU.

“Saya yakin, kita yakin, bahwa pemerintah tidak akan melakukan hal itu,” ujar Ma'ruf, Kamis, 20 Agustus 2026. 

Dua pernyataan tersebut menjadi penting untuk dibaca secara utuh. Kiai sepuh mengakui adanya isu yang dinilai dapat mengganggu independensi Muktamar, tetapi tidak menjadikan isu tersebut sebagai kesimpulan bahwa intervensi benar-benar telah terjadi.

Kekhawatiran itu kembali muncul menjelang pembukaan Muktamar. Pada Rabu, 26 Agustus 2026, para kiai sepuh berkumpul di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur.

Mereka bahkan menyarankan Presiden Prabowo Subianto mengambil tindakan apabila terdapat menteri atau pejabat negara yang mencoba mencampuri proses Muktamar.

Seruan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan independensi PBNU telah menjadi perhatian sebelum peserta menentukan kepemimpinan baru. Pada tahap itu, Miftachul Akhyar dan Gus Kikin belum terpilih sebagai Rais Aam dan Ketua Umum.

Nama Gus Kikin sendiri kemudian ditanya secara langsung mengenai isu “paket Istana” saat Muktamar berlangsung di Tambakberas, Jombang, Jumat, 28 Agustus 2026. 

Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng tersebut mengaku tidak mengetahui asal-usul paket yang memasangkan dirinya dengan Miftachul Akhyar.

“Saya juga enggak tahu siapa yang bikin itu. Tiba-tiba ada paket-paket,” kata Gus Kikin di arena Muktamar, Jumat, 28 Agustus 2026. 

Pernyataan tersebut menjadi salah satu petunjuk penting dalam membaca kronologi isu. Sebutan paket yang memasangkan Miftachul Akhyar dan Gus Kikin telah beredar ketika proses pemilihan belum selesai.

Namun, siapa yang pertama kali membuat dan menyebarkan konfigurasi tersebut belum terungkap secara terang dalam sumber-sumber terbuka.

Proses Muktamar kemudian menghasilkan sembilan anggota AHWA berdasarkan usulan peserta. Panitia mencatat 539 surat usulan dalam proses penentuan AHWA. KH Nurul Huda Djazuli memperoleh 485 suara, Tgk KH Nuruzzahri Yahya 477 suara, KH Baharuddin HS 392 suara, KH Miftachul Akhyar 350 suara, KH Afifuddin Muhajir 339 suara, KH Anwar Iskandar 326 suara, KH Anwar Manshur 303 suara, KH Said Aqil Siroj 273 suara, dan KH Abun Bunyamin 268 suara.

Sembilan kiai tersebut selanjutnya menjadi pihak yang menentukan kepemimpinan PBNU melalui musyawarah. Pada Minggu malam, 30 Agustus 2026, AHWA menetapkan Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam PBNU 2026–2031.

Proses berlanjut pada Senin, 31 Agustus 2026. Sebelum musyawarah AHWA menentukan Ketua Umum, Gus Kikin tercatat memperoleh dukungan pencalonan tertinggi dengan 472 suara. KH Zulfa Mustofa mendapatkan 262 suara, KH Abdussalam Sochib 261 suara, KH Yahya Cholil Staquf 258 suara, dan KH Nusron Wahid 207 suara. AHWA kemudian bermusyawarah dan menetapkan Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU.

Terpilihnya Miftachul Akhyar dan Gus Kikin membuat isu “paket Istana” kembali menjadi perhatian karena kedua nama itu telah dipasangkan dalam percakapan sebelum hasil Muktamar diketahui.

Kesamaan antara nama yang beredar dan hasil akhir, bagaimanapun, belum dapat digunakan sebagai bukti bahwa pemerintah mengendalikan proses pemilihan.

Ketua Panitia Muktamar Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membantah adanya intervensi pemerintah. Di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 31 Agustus 2026, ia menyebut tudingan tersebut sebatas isu yang berkembang di luar arena Muktamar.
“Ah, itu isu-isu aja. Banyak isu di luar sana,” kata Gus Ipul.

Bantahan dari pemerintah kembali disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Qodari di Jakarta, Rabu, 2 September 2026.  Ia menegaskan penentuan pimpinan PBNU merupakan kewenangan peserta dan mekanisme internal organisasi.

“Ya kita kembalikan kepada muktamirin,” ujar Qodari di Kantor Bakom RI, Jakarta, Rabu, 2 September 2026. 

Perdebatan mengenai “paket Istana” dengan demikian belum dapat diselesaikan hanya melalui kesamaan antara rumor sebelum Muktamar dan nama yang akhirnya terpilih.

Sebaliknya, bantahan pemerintah juga tidak menghapus kebutuhan untuk menjelaskan mengapa kekhawatiran mengenai intervensi telah muncul di kalangan kiai sebelum pemilihan berlangsung.

Bagi NU yang memiliki basis sangat besar di Jawa Timur, persoalan tersebut menyentuh kepentingan yang lebih luas daripada persaingan antarfigur.

Independensi dalam menentukan kepemimpinan menjadi penting untuk menjaga otoritas organisasi ketika PBNU pada saat bersamaan harus berhubungan dan bekerja sama dengan pemerintah dalam berbagai persoalan nasional.

Pertanyaan yang masih terbuka adalah siapa yang pertama kali membentuk narasi “paket Istana”, apa dasar penyebutannya, serta apakah kekhawatiran mengenai pengondisian dan mobilisasi yang disampaikan sebelum Muktamar memiliki bukti setelah seluruh proses selesai.

Tanpa bukti yang dapat diverifikasi, tudingan intervensi tetap harus ditempatkan sebagai isu. Namun peringatan kiai sepuh sebelum Muktamar tetap menjadi alasan bagi PBNU untuk menjelaskan proses pemilihan secara transparan agar independensi organisasi tidak terus dipertanyakan.