JATIMNET.COM, Surabaya – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diterapkan di Kota Surabaya sejak 3 Juli 2021. Sesuai keputusan pemerintah pusat, kebijakan ini diperpanjang hingga 9 Agustus 2021. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya menekan laju penyebaran Covid-19.

Pembina Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia (Persakmi) Jawa Timur Estiningtyas Nugraheni menilai pelaksanaan PPKM efektif untuk menurunkan kasus Covid-19 di Kota Surabaya. Artinya, indikator dari kebijakan PPKM bisa membantu dalam menurunkan kasus.

"Namun persoalannya adalah kalau penurunan kasus itu masih dibutuhkan piranti yang ibaratnya PPKM ini perangkat keras, maka bahayanya adalah kalau pelonggaran terjadi bisa saja kasusnya akan naik," kata Esti, Selasa, 3 Agustus 2021.

Sebab menurutnya, sekarang ini perilaku masyarakat belum linier atau selaras dengan syarat putusnya mata rantai penyebaran. Meski PPKM efektif, namun kemandirian masyarakat dalam disiplin protokol kesehatan (prokes) juga sangat penting sebagai indikator utama memutus mata rantai penyebaran.

BACA JUGA: Staf Perangkat Daerah di Surabaya Dilibatkan dalam Tracing Kasus Covid-19

"Apakah PPKM ini efektif? Ya efektif. Namun yang harus dipantau pemerintah adalah level kemandirian masyarakat untuk disiplin prokes. Jadi yang dibutuhkan di situ," ia memaparkan.

Bagi dia, upaya yang dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Surabaya khususnya sudah dinilainya kompatibel. Namun, ia khawatir ketika PPKM dilepas, masyarakat justru tidak siap.

"Dalam PPKM ini yang dilakukan Surabaya sudah bagus dan kompatibel. Artinya, penurunan ini hasil dari upaya keras. Tapi begitu hardware (PPKM) dilepas, yang kita khawatirkan masyarakat tidak siap," ia menguraikan.

Makanya, dia mendorong semua pihak agar dapat menumbuhkan kewaspadaan dan kesadaran setiap individu di masyarakat. Harapannya, seluruh masyarakat dapat berperan serta dan aktif secara mandiri dalam memutus mata rantai Covid-19.

"Yang dilakukan sudah sangat baik, sosialisasinya cukup, bahkan distribusi informasinya sudah sampai RT/RW hingga kader. Tapi (PPKM) ini khan hardware atau piranti keras," ia menerangkan.

Esti menyebut keberhasilan menanggulangi Covid-19 tidak bisa diukur dari parameter tunggal efektivitas PPKM saja. Artinya, kalau melihat hanya dari satu parameter, maka secara harfiah masyarakat masih belum mandiri.

BACA JUGA: Tangani Covid-19, Rumah Sehat di Surabaya Terus Difungsikan Untuk Pasien Dengan Gejala Ringan

"Maksudnya kita harus mengetuk hati masyarakat agar dia melakukan pengawasan dirinya secara mandiri kalau mau dilonggarkan. Jadi konsep berpikirnya diubah," ia menjelaskan.

Pada prinsipnya, Esti berpendapat kalau dari sisi penyelenggaraan dalam mekanisme menjalankan program PPKM, Kota Surabaya ini lebih unggul dibanding kabupaten atau kota lain. Apalagi, informasi-informasi yang tersedia di Surabaya juga banyak.

"Kota Surabaya ini sudah excellent dibandingkan dengan kota/kabupaten lain. Kemudian info yang tersedia banyak sekali. Tapi pelajaran yang kita petik adalah kalau kita mengandalkan semuanya di pemkot, maka tidak akan cukup resource-nya (sumberdaya)," ia menekankan.