JATIMNET.COM, Surabaya – Wali Kota Surabaya membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kota Surabaya, Rabu 23 Juni 2021. Agenda ini dilakukan untuk menyerap aspirasi dan menghimpun masukan untuk arah kebijakan pembangunan Kota Pahlawan ke depan.

Musrenbang yang berlangsung secara luring dan daring ini diikuti seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemkot Surabaya. Selain itu, hadir pula tokoh masyarakat, perwakilan dari perempuan, perwakilan kelompok rentan, pakar beserta akademisi, perwakilan asosiasi, legislatif, hingga perwakilan dari PD vertikal di Pemprov Jawa Timur.

Dalam sambutannya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan semua masukan dan saran dari stakeholder (pemangku kebijakan) dan berbagai pihak sangat dibutuhkan dalam menyusun RPJMD Surabaya lima tahun ke depan. Dia berharap segala masukan dapat disampaikan terutama terkait penanganan Covid-19 dan arah pembangunan Surabaya ke depan.

BACA JUGA: Ini Tantangan yang Dihadapi Kota Surabaya di Tengah Pandemi 2021

“Saya yakin Musrenbang ini akan menjadi yang terbaik bagi Kota Surabaya. Semoga Musrenbang yang kita lakukan hari ini bisa memberikan yang terbaik buat warga Surabaya dan membawa Surabaya lebih baik lagi di kemudian hari,” kata Eri.

Menurutnya, dalam masa pandemi ini, salah satu langkah yang dibutuhkan adalah bagaimana menghentikan laju penyebaran Covid-19. Namun langkah yang dilakukan itu harus seiring pula dengan upaya menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

“Kalau ekonomi tidak bergerak, maka ekonomi Surabaya akan jatuh. Karena itu saya berharap dalam perencanaan ini, kalau itu pembangunan infrastruktur maka rencanakan yang bisa dirasakan langsung manfaatnya untuk masyarakat,” ia mengungkapkan.

Misalnya, infrastruktur seperti pasar yang manfaatnya bisa tampak untuk menggerakkan roda perekonomian warga. Di sisi lain, PD di lingkup pemkot juga harus memunculkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa langsung menyentuh ke warga.

“Makanya kita akan fokus kepada pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, dan tenaga kerja. Dampak dari pandemi ini membuat masyarakat susah, kita harus hadir di tengah-tengah mereka untuk memunculkan kegiatan-kegiatan yang bisa dirasakan masyarakat,” ia menerangkan.

Karena itu, anggaran yang direncanakan ke depan harus ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat Surabaya. Hal ini tentunya selaras dengan visi ‘Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis, dan Berkelanjutan.

BACA JUGA: Lomba Promosi Produk UMKM Surabaya Dongkrak Ekonomi Warga di tengah Pandemi

“Saya berharap bagaimana pembangunan ekonomi terus berjalan. Kita tidak boleh menyerah dalam kondisi pandemi seperti ini, pembangunan fisik tetap berjalan tapi bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ia menuturkan.

Tujuan pembangunan di Surabaya ditujukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, semua pihak diharapkan dapat memberikan masukannya untuk arah RPJMD ke depan.

“Saya berharap semuanya bisa memberikan masukan, sehingga semua anggaran untuk kepentingan umat, bukan kepentingan pribadi atau hanya untuk kepentingan pemerintah kota. Tolong buat anggaran yang benar-benar menyentuh ke masyarakat,” ia mengingatkan.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Febrina Kusumawati menjelaskan bahwa pihaknya sudah melakukan tahapan-tahapan koordinasi konsultasi publik untuk rancangan awal. Tentu ini dilakukan untuk memperkaya konsep-konsep yang menjadi penjabaran dari visi dan misi Wali Kota Surabaya.

“Kita tahap sekarang melakukan Musrenbang RPJMD untuk kembali membuka kanal saran seperti yang disampaikan Bapak Wali Kota, bahwa Panjenengan (Anda) semua yang rawuh (datang) adalah pemilik Kota Surabaya," kata Febrina.

Dia menyebutkan ada beberapa catatan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait grafik Kota Surabaya tahun 2020. Pertama adalah grafik pertumbuhan ekonomi di Surabaya yang mengalami kontraksi di angka minus 4,85 persen. Hal ini sebagaimana juga dialami hampir semua kabupaten/kota di Indonesia.

"Kontraksi ini terjadi karena memang dampak dari pandemi Covid-19,” katanya.

Selanjutnya adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Surabaya di tahun 2020 yang mencapai 190,90 juta. Febri menyebut persentase terbesar PDRB ada di sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor yang mencapai 149.246,76 dan disusul urutan kedua industri pengolahan 107.416,29 serta ketiga penyediaan akomodasi makan dan minum 85.618,58.

"Sedangkan pengangguran terbuka di Surabaya pada tahun 2020 di angka 9,79 persen. Kemudian, persentase kemiskinan di tahun 2020 tercatat 5,02 persen dari tahun sebelumnya 4,51 persen," ia memaparkan.

Grafik catatan selanjutnya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2020 yang naik di angka 82,23 persen dari sebelumnya tahun 2019 di angka 82,22 persen. Menurut Febrina, catatan IPM ini menunjukkan angka yang cukup optimal di tingkat Jatim dan Nasional.

"Alhamdulillah catatan IPM Surabaya di tahun 2020 di angka yang cukup optimal di Pemerintah Provinsi Jatim. Ini adalah angka perhitungan dari indeks kesehatan, pendidikan, serta daya beli masyarakat," ia menyebutkan.

BACA JUGA: Kepala Daerah di Surabaya Raya Siap Bersinergi Kembangkan Potensi Ekonomi

Kemudian, Indeks Pembangunan Gender di Surabaya pada tahun 2020 berada pada angka 93,58 persen. Sementara indeks GINI atau ukuran distribusi pendapatan di semua populasi pada tahun yang sama berada di angka 0,34 persen. Lalu, untuk nilai kepuasan masyarakat pada tahun 2020 ini naik menjadi 86,05 persen dari tahun sebelumnya 83,92 persen.

"Peningkatan yang sama juga tercatat pada grafik indeks ketentraman dan ketertiban Surabaya di tahun 2020 berada di angka 1,77 persen dari tahun sebelumnya 1,75 persen," ia menguraikan.

Maka dari itu, Febrina mengungkapkan bahwa arah konsentrasi kebijakan di tahun 2022 adalah pemulihan ekonomi dan sosial melalui penguatan sektor strategis dan dukungan terhadap usaha mikro dan sektor informal.

"Jadi di tahun 2022 kita fokuskan bagaimana pemulihan ekonomi dan sosial pasca terjadinya Covid-19," ia menegaskan.

Selain itu, Febrina menyebut dalam RPJM ke depan, ada tujuh agenda pokok pembangunan di Kota Surabaya. Pertama yaitu Surabaya adalah Lapangan Kerja untuk Rakyat. Kedua yakni, Surabaya Generasi Cerdas. Ketiga, Surabaya Hidup sehat. Keempat, Surabaya Bersih Melayani dan Kelima Surabaya Maju Hijau Tertata.

"Sedangkan agenda pokok keenam yaitu Surabaya Peduli dan Harmonis serta ketujuh Surabaya Berbudaya dan Berkarakter," katanya.

APBD Terbatas, Insentif Nakes di Surabaya Dibayarkan Maksimal 75 Persen

Keberhasilan Menanggulangi Covid-19 Tak Bisa Diukur dari Efektivitas PPKM

Musrenbang RPJMD Surabaya 2021-2026, Penanggulangan Covid dan Pemulihan Ekonomi Berjalan Beriringan