Kasus Dugaan Korupsi di YKP Akan Naik ke Penyidikan

JATIMNET.COM, Surabaya – Kejaksaaan Tinggi Jawa Timur bakal menaikkan status kasus dugaan korupsi pengalihan aset Pemkot Surabaya oleh Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Kota Madya Surabaya (KMS).

Kepala Kejati Jatim Sunarta mengaku sudah memanggil dua kali pihak YKP namun tak pernah hadir. "Selama ini kami sudah mintai keterangan orang yang mengetahui tentang tindak pidana korupsi ini," kata Sunarta, Sabtu 25 Mei 2019.

Sunarta mengaku akan menaikkan status tersebut ke penyidikan dan dalam waktu dekat akan mengumumkan perkembangan kasus ini kepada publik.

“Naik ke penyidikan karena keterangan saksi cukup kuat adanya dugaan tindak pidana korupsi,” ujar Sunarta.

BACA JUGA: Kejati Jatim Selidiki Kasus Korupsi YKP

Sunarta menyebut, kasus dugaan korupsi di YKP ini merupakan kasus lama. Pada 2011 lalu, DPRD Kota Surabaya bahkan sudah membentuk Pansus Hak Angket Pengembalian Aset YKP.

Salah satu fakta yang terungkap dalam pansus tersebut adalah YKP yang merupakan aset Pemkot Surabaya dikabarkan telah dibubarkan dan berubah bentuk menjadi PT YEKAPE pada 1994.

Awalnya, YKP melakukan pembangunan di atas aset lahan milik Pemkot Surabaya dengan cara menyewa. Dengan demikian, aset lahan yang dibangun tetap milik Pemkot Surabaya.

Pengelolaan yang dilakukan YKP terus berkembang hingga akhirnya YKP mampu membeli tanah sendiri untuk dibangun sebuah perumahan.

BACA JUGA: Kejati Jatim Limpahkan Berkas Kosmetik Ilegal ke PN Surabaya

Lantaran yayasan ini bukan lembaga yang berbadan hukum, pengurus YKP ketika itu meregulasi sistem pengelolaannya, akhirnya diputuskan untuk membentuk sebuah PT pada 1994.

Dengan dibentuknya PT YEKAPE, jika ada warga yang menabung ke YKP untuk mendapat unit rumah, ordernya dilimpahkan ke PT YEKAPE.

Pada perjalanannya, pasca dibentuk PT YEKAPE, keberadaan YKP semakin tidak diakui. Seakan-akan YKP yang dulu mengelola aset Pemkot Surabaya sudah menjelma menjadi PT YEKAPE.