Kapolda Siapkan Pengamanan Sidang Sengketa Pemilu 2019 di Jatim

Khoirotul Lathifiyah

Kamis, 13 Juni 2019 - 12:35

JATIMNET.COM, Surabaya - Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) membahas pengamanan sidang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil Pemilu 2019, pada 22-28 Juni 2019, pasca Apel Ketupat Semeru 2019.

"Apel konsolidasi ini memang agak berbeda dengan apel sebelumnya (2018). Baru tahun ini ada apel konsolidasi karena selesai apel ketupat semeru dilanjutkan kegiatan untuk menyiasati sidang  MK," kata Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan saat diwawancarai usai Apel Operasi Ketupat Semeru 2019 di Mapolda Jatim, Kamis 13 Juni 2019.

Dalam apel itu, Kapolda berpesan kepada seluruh jajaran yang terlibat dan bertugas dalam proses pengamanan untuk selalu waspada.

"Kami harus selalu waspada pada upaya pihak-pihak tertentu yang ingin mengganggu pelaksanaan sidang Perkara Hasil Perselisihan Pemilu (PHPU) di Wilayah Jatim," kata dia.

BACA JUGA: Polda Jatim Kerahkan 1.200 Personel Amankan Gedung MK

Ia juga menyampaikan, agar pelaksanaan pengamanan dilakukan dengan sadar, sungguh-sungguh dan ikhlas.

Personel diminta untuk melakukan diversiasi terhadap seluruh potensi gangguan dan ancaman selama pelaksanaan sidang PHPU berlangsung, serta memetakan dan mentoring terhadap kelompok yang diindikasi akan mengganggu pelaksanaan sidang PHPU.

"Hal ini dilakukan pencegahan sedini mungkin agar tidak menimbulkan gangguan kantibmas," katanya.

Selain itu, juga dibutuhkan koordinasi lintas lembaga, seperti jajaran TNI, tokoh politik, tokoh muda, tokoh agama, LSM, dan komponen masyarakat lainnya.

BACA JUGA: Kominfo Batasi Medsos Saat Sidang Sengketa Pemilu?

"Hal ini dilakukan secara terpadu dalam menciptakan kemaanan, keselamatan, serta ketertiban, ditengah-tengah msyarakat," kata Irjen Pol Luki.

Kapolda juga menekankan pengamanan dilakukan dengan profesional, serta netral tanpa pandang golongan tertentu.

Selain itu, ia juga mengingatkan personel agar selalu bertindak secara responsif, cepat, efektif dan tegas, sesuai dengan prosedur dan aturan yang ditentukan.

"Lalu, berdayakan segala sarana prasana yang tersedia secara nasional untuk mendukung suksesnya pelaksanaan," kata dia.

Baca Juga

loading...