JATIMNET.COM, Surabaya - Masih lekat dalam ingatan, jutaan anak Indonesia belum merdeka dalam memilih sekolah.

Sekretaris Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur, Isa Ansori mengingatkan momen Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2019 adalah salah satu contoh bahwa pendidikan dan hak anak untuk mendapatkan pendidikan belum tercukupi sepenuhnya.

"PPDB tahun 2019 dengan sistem zonasi berdasarkan Permendikbud 51 tahun 2019 membuka mata kita betapa belum merdekanya pendidikan kita," kenang Isa Ansori, Jumat 16 Agustus 2019.

BACA JUGA: Kemendikbud Janji Tindaklanjuti Susutnya Siswa SMP Swasta

Ditambah lagi masih terdapat puluhan ribu anak putus sekolah dan mengulang di Jawa Timur. Data dari Neraca Pendidikan Daerah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merinci jumlah anak putus sekolah yakni 4.330 siswa Sekolah Dasar (SD), 8.315 siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP), 4.636 siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), serta 13.216 siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

"Salah satu tujuan kemerdekaan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, pendidikan adalah jalan menuju bangsa yang cerdas," tegasnya.

Ia menunjukkan saat momen penerimaan peserta didik baru yang terjadi adalah anak didik tidak dapat memilih sekolah yang diinginkan, sebab syarat kuota mencapai 90 persen, anak terpaksa harus memilih sekolah dengan jarak terdekat dari rumah. 

BACA JUGA: Tahun Ajaran Baru di Sekolah Khusus Sistem Zonasi

"Sekolah negeri dengan segala kelebihan dan kekurangannya ternyata keberadaannya tidak merata, belum lagi sekolah swasta yang tidak semuanya bisa dijangkau oleh masyarakat," tambahnya.

Akibatnya mereka yang terkendala jarak harus melanjutkan ke sekolah swasta yang tentu mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.

"Namun untuk sekolah swasta tertentu yang dianggap baik, mereka harus mengeluarkan biaya yang mahal. Tidak semua warga punya daya beli, akibatnya mereka mendapatkan layanan pendidikan seadanya," tambahnya.