Selasa, 02 March 2021 03:00 UTC
SERAH TERIMA. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menghadiri serah terima jabatan Wali Kota dan Wali Kota Pasuruan, Senin malam, 1 Maret 2021. Foto: Pemprov Jatim
JATIMNET.COM, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf atau Gus Ipul pernah bersaing di Pilgub 2018. Gus Ipul yang juga mantan Wakil Gubernur Jawa Timur saat itu kalah.
Namun kini Gus Ipul punya jabatan baru sebagai Wali Kota Pasuruan periode 2021-2026. Kedua kader NU itu kini saling bekerjasama meski di tingkat pemerintahan yang beda level.
Di sela serah terima jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasuruan, Khofifah mengatakan Kota Pasuruan harus menangani stunting sebab prevalensi stunting di kota setempat masih mencapai 23,12 persen.
Khofifah meminta ada intervensi bisa lebih detail hingga ke tingkat Rukun Tetangga (RT). “Antara Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dirangkai dengan stunting harus diatasi,” ujar Khofifah, Senin malam, 1 Maret 2021.
BACA JUGA: Lima Pilar Program Percepatan Menurunkan Stunting
Menurutnya, Kota Pasuruan memiliki persentase penduduk miskin tahun 2020 sebesar 6,66 persen, lebih rendah rata-rata provinsi 11,46 persen. Sedangkan angka gini rasio sebesar 0,37, lebih tinggi rata-rata provinsi 0,36 (masih pada ketimpangan sedang).
Tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,33 persen, masih di atas rata-rata provinsi sebesar 5,84 persen. Untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 75,26 di atas rata-rata provinsi sebesar 71,71 atau berada pada kategori tinggi.
Sementara pertumbuhan ekonomi tahun 2019 mencapai 5,56 persen di atas rata-rata provinsi 5,52 persen.
Tantangan-tantangan itu, kata Khofifah, harus segera menjadi fokus Pemerintah Kota Pasuruan yang baru. Yang paling utama di antaranya membuka lapangan pekerjaan seluas mungkin dan menurunkan angka kemiskinan.
BACA JUGA: Tangani Stunting Jatim, Emil Belajar ke Pandeglang dan Libatkan Ahli Gizi
Khofifah juga meminta Pemkot Pasuruan segera melakukan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Setidaknya untuk mengetahui batas daerah dan fungsinya dengan jelas.
“Kalau Kota Pasuruan belum merevisi RTRW bisa jadi batas daerah berubah fungsi. Fungsi dari masing-masing area dan daerah perlu diperhatikan,” ujarnya.
Khofifah juga mengingatkan pelaksanaan Perpres Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan. Pembangunan yang terkait dengan Kota Pasuruan adalah pengembangan kawasan Bromo-Tengger-Semeru (BTS).
Berdasarkan letak geografis, Kota Pasuruan memiliki letak yang strategis dilewati daerah-daerah penyangga Kawasan BTS tersebut. Khofifah berharap Kota Pasuruan sebagai penghubung kawasan di BTS. Artinya, Kota Pasuruan ini sebagai kota perlintasan yang bisa ikut mengembangkan BTS.
“Meskipun investasi akan banyak di Kabupaten Pasuruan terkait Perpres Nomor 80 Tahun 2019, tapi Kota Pasuruan bisa jadi Hub-nya BTS,” kata dia.
BACA JUGA: Legislator Ini Ungkap Ada 3.297 Balita di Bangkalan Alami Stunting
Khofifah meminta Kota Pasuruan bisa belajar dari Singapura. Dengan area wilayah yang kecil, tetapi memiliki power, efektivitas kinerja pemerintah, dan seluruh private sector saling bersinergi.
Dia optimis Pemkot Pasuruan bisa melakukan pengembangan wilayah dengan baik. “Dari peta-peta yang detail disampaikan Wali Kota Pasuruan, maka BTS hub-nya bisa di Kota Pasuruan,” kata Khofifah.
Wali kota Pasuruan Saifullah Yusuf optimis bisa menjawab semua tantangan yang ada di Kota Pasuruan. Untuk mewujudkannya, Gus Ipul akan memulai dengan menjalankan sembilan prioritas program kerja dalam 99 hari kerja kepemimpinannya.
Sebagai contoh, percepatan penanganan Covid-19, peningkatan Kelas RSUD Purut dan fasilitas kesehatan lainnya. Rintisan SMART City dan penyiapan wifi gratis juga dilakukan seperti di sarana pembelajaran daring, mengintegrasikan area alun-alun, masjid, kawasan perdagangan, dan jasa.