JATIMNET.COM, Tuban – Sebuah video yang memperlihatkan mobil dinas diduga mengganti pelat nomor dari merah menjadi hitam agar bisa mengisi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi viral di media sosial.

Dalam video yang diunggah akun Instagram @beritatubanid, tampak mobil Toyota Kijang Innova bernomor polisi S 1814 EP mengisi BBM jenis Pertalite di sebuah SPBU. Mobil itu terlihat menggunakan pelat nomor berwarna hitam.

Usai mengisi BBM, kendaraan tersebut kemudian berpindah ke area pengisian angin nitrogen. Tak lama berselang, pelat nomor mobil tampak berubah menjadi warna merah dengan nomor polisi yang sama.

Aksi tersebut memicu sorotan publik karena kendaraan dinas berpelat merah sejatinya tidak diperbolehkan mengonsumsi BBM bersubsidi.

Belakangan terungkap, mobil tersebut merupakan kendaraan operasional Kepala Kantor Kemeterian Agama (Kemenag) Tuban Umi Kulsum. Mobil itu juga terlihat terparkir di depan Kantor Kemenag Tuban pada Kamis, 12 Februari 2026.

BACA: Timbun dan Jual BBM Subsidi saat Krisis, Delapan Warga Jember Ditangkap 

Saat dikonfirmasi, Umi Kulsum membenarkan bahwa mobil dinas berpelat nomor S 1814 EP merupakan kendaraan operasionalnya. Namun, ia mengaku baru mengetahui adanya perubahan pelat nomor dan pengisian BBM subsidi tersebut.

"Masyaallah nggak ngerti. Karena saya nggak pernah ngisi BBM subsidi dan lagian ketika ngisi saya bawakan kartu kredit," kata Umi.

Ia mengaku terkejut karena selama ini sopir pribadinya telah dibekali kartu kredit untuk pembelian BBM nonsubsidi jenis Pertamax.

Umi menyebut telah meminta klarifikasi kepada sopirnya terkait dugaan pergantian pelat nomor tersebut. Berdasarkan penjelasan yang diterimanya, pengisian Pertalite dilakukan karena stok Pertamax di SPBU Patung, Kelurahan Latsari, Tuban sedang habis.

“Pertamax habis di SPBU Patung, saya inisiatif beli Pertalite. Ini jawaban sopir saya tadi saya WhatsApp," jelasnya.

BACA: Polisi Amankan Pelaku Penganiayaan yang Viral di SPBU Sembayat Gresik

Saat ditanya apakah kendaraan operasionalnya memiliki dua warna pelat nomor, Umi mengaku belum mengetahui secara pasti dan akan menelusuri lebih lanjut.

Ia menegaskan akan melakukan evaluasi terhadap sopirnya. "Yang jelas akan kami evaluasi juga memberikan sanksi," imbuhnya.

Kasus ini pun menjadi perbincangan luas di media sosial, terutama terkait kepatuhan penggunaan BBM subsidi dan etika penggunaan kendaraan dinas.