JATIMNET.COM, Surabaya - Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur terbilang masih rendah. Secara rangking nasional berada diurutan ke lima belas dari 32 provinsi. 

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengeklaim tahun 2020 IPM Jatim sebenarnya mengalami peningkatan tertinggi di Jawa.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), IPM di Jatim pada tahun 2020 mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2019 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jatim mencapai 71,5, pada tahun 2020 mencapai 71,71 atau tumbuh 0,3 persen. 

"Saat pandemi ini naiknya juga sudah tinggi, tapi memang basisnya dulu agak rendah," ujar Khofifah, Kamis 4 Februari 2021.

Baca Juga: Khofifah Akui Masih Menemui Banyak Masyarakat Pakai Masker di Dagu

Khofifah mengakui selama ini cara menghitung IPM yang dilakukan BPS menggunakan ijasah formal kurang menguntungkan Jatim. Sebab, di Jatim banyak pesantren salaf yang belum berbasis ijasah formal.

"Selagi penghitungannya ijazah formal, maka harus dipahami di Jatim ini masih banyak pesantren-pesantren salaf yang belum berbasis ijazah," ungkapnya.

Mantan menteri sosial itu mengatakan, telah melakukan komunikasi dengan Presiden Joko Widodo sebanyak tiga kali terkait permasalahan tersebut. Bahkan juga sudah mengirim surat ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

"Saya sudah sampaikan kalau anak-anak ini harus mengikuti Kejar Paket A, B, C, berapa tahun selesainya? Saya juga sempat meminta bisa tidak kalau sudah level dan umurnya langsung Kejar Paket C? Secara informal dan sosial ini sangat disetujui, karena yang ada di pesantren ini jauh lebih matang dan lebih mandiri," katanya.

Baca Juga: Tahun 2020 Inflasi Jatim Mencapai 1,44 Persen

"Cuma karena tidak mendaftar sebagai peserta ujian sehingga tidak keluar ijazahnya. Kami menilai tolok ukur yang seperti ini sangat tidak fair,” imbuhnya. 

Anggota DPRD Jatim Nurfitriana Busyro Karim mengungkapkan tengah berupaya menyelesaikan Raperda Pondok Pesantren. Salah satu poinnya terkait pendidikan.

Fitri berharap Raperda Pondok Pesantren nanti menyetarakan pendidikan. “Dengan adanya Raperda Pondok Pesantren ini maka diharapkan ada kesetaraan. Karena selama ini, IPM dianggap rendah karena ukurannya banyak anak-anak yang tidak sekolah. Padahal, anak-anak di Jatim ini juga banyak yang menimba ilmu di Pesantren," kata dia.