JATIMNET.COM, Surabaya – Nur Ahmad Syaifuddin resmi menjabat pelaksana tugas (Plt) Bupati Sidoarjo. Dia dilantik Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa untuk menggantikan Bupati Sidoarjo, Saiful Illah yang ditangkap KPK.

“Saya mohon semua bisa menjalankan tugas dengan kondusif,” ujar Khofifah di usai menyerahgkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri di Gedung Negara Grahadi, Selasa 14 Januari 2020.

Turunnya surat tugas Plt Bupati Sidoarjo ini, diharapkan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai rencana. Toh APBD 2020 telah disahkan. Khofifah meminta Pemkab Sidoarjo bisa menjalankan penganggaran dengan mengacu pada APBD.

BACA JUGA: Pungkasiadi Lanjutkan Jabatan Bupati Mojokerto 13 Bulan ke Depan

Paling penting, lanjut Khofifah, layanan masyarakat tidak terhenti. Sebab itu tak hanya pemerintah kabupaten, legislatif harus turut serta menjaga situasi tetap kondusif. “Kalau Forkopimda solid, kondusif, maka kepercayaan kepada pemkab tetap terjaga,” tegasnya.

Mantan Menteri Sosial itu mengaku telah meminta secara khusus kepada Cak Nur, sapaan akrab Nur Ahmad Syaifuddin, untuk menggelar rapat dengan OPD. “Supaya masing-masing OPD bisa tancap gas menjalankan mandat yang ada dalam struktur APBD 2020,” ungkapnya.

Sementara itu, Cak Nur mengaku telah berjanji akan mengembalikan kinerja pemerintahan. Di antaranya membangun komunikasi bersama Forkopimda, baik itu eksekutif, legislatif maupun instansi vertikal.

BACA JUGA: Bupati Sidoarjo Minta Didoakan Jabatannya 'Khusnul Khotimah'

“Ke depannya kami akan memberi dorongan moral kepada OPD, dan harus melakukan langkah taktis,” kata Cak Nur.

Terpenting, lanjut Cak Nur, saat ini Pemkab Sidoarjo berjalan normal. Tidak ada lagi masalah terkait suap proyek yang menyebabkan Bupati Saiful Ilah diseret ke gedung Merah Putih. Waktu 50 hari ke depan dipastikan semua masalah bisa diselesaikan.

Cak Nur juga menjamin pelayanan masyarakat tidak akan terganggu. Seluruh program perencanaan yang telah dianggarkan dipastikan akan berjalan seperti biasa. Bila perlu lelang dijalankan lebih awal agar tidak ada sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA).