JATIMNET.COM, Surabaya – Pungkasiadi resmi dilantik menjadi Bupati Mojokerto menggantikan Mustofa Kamal Pasa yang tersandung kasus korupsi, Selasa, 14 Januari 2020. Pungkasiadi meneruskan sisa jabatan bupati yang tinggal 13 bulan.

Pungkasiadi sebelumnya jadi wakil bupati mendampingi Mustofa Kamal Pasa sejak 2016. Kemudian pada April 2018, Mustofa ditahan KPK dalam perkara korupsi suap perizinan. Setelah perkara itu berkekuatan hukum tetap, Mendagri memberhentikan Mustofa pada Juli 2019 dan menetapkan Pungkasiadi sebagai pelaksana tugas (Plt) Bupati dan kini dilantik jadi bupati.

Sebelum berkarir di politik dan pemerintahan, Pungkasiadi adalah pengurus Asosiasi Pengusaha Tebu Rakyat (APTR) Jawa Timur. Kemudian pada Juli 2019 terpilih jadi Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mojokerto. Pada Pilkada 2020 ini, pejabat yang akrab disapa Pung ini mencalonkan diri jadi bupati melalui PDI Perjuangan. Di Pilkada 2020, Pung ditantang istri Mustofa, Ikfina, yang juga akan mencalonkan diri jadi bupati.  

BACA JUGA: Pungkasiadi Anggap Enteng Tantangan Ikfinal Kemal Pasa

Ditemui usai dilantik langsung Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Pungkasiadi berkomitmen melanjutkan program kerja yang telah disusun bersama Mustofa Kamal Pasa sesuai Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Mojokerto. "Kami punya RPJMD yang jelas akan kami lanjutkan," ujar Pungkasiadi. 

Pelaksanaan RPJMD ini, kata Pungkasiadi, akan selaras dengan rencana pembangunan yang telah tertuang dalam Perpres Nomor 80 Tahun 2019 terutama yang menyangkut pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). 

Beberapa program yang masuk dalam kinerja tahun ini di antaranya jalan tol Pasuruan-Mojokerto, kawasan ekonomi khusus, dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). "Jadi kami nanti memang akan masuk Perpres, seperti yang tadi dibilang Bu Khofifah, juga ada sinkronisasi ke pusat," katanya. 

Pungkasiadi optimis di sisa waktu masa jabatan yang hanya 13 bulan akan mampu membawa peningkatan pada SDM masyarakat Mojokerto. 

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta Pemkab Mojokerto langsung tancap gas. "Karena RPJMD (provinsi) kita harus segera menyesuaikan dengan RPJMN. Setelah itu RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) kita menyesuaikan dengan RKP," kata Khofifah. 

Mantan Menteri Sosial itu berharap Mojokerto membawa kebangkitan ruh Majapahit untuk Jawa Timur. Program yang telah dicanangkan mampu membangkitkan kekuatan nasionalisme dan kebangsaan. 

BACA JUGA: Berebut Restu ‘Banteng’ untuk Pilkada Mojokerto

"Ruh Majapahit adalah sejarah besar nusantara bagaimana Bhinneka Tunggal ika, bagaimana Merah Putih yang akhirnya kemudian menjadi referensi nasional," ujarnya. 

Secara khusus, Khofifah meminta Mojokerto juga menjadi bagian dari implementasi Perpres Nomor 80 Tahun 2019. Konektivitas transportasi publik yang menghubungkan wilayah Gerbangkertosusilo diharapkan mendapat dukungan penuh dari Pemkab Mojokerto. 

"Mojokerto itu menjadi bagian yang cukup signifikan untuk bisa melihat bagaimana percepatan pembangunan ekonomi menjadi bagian yang tidak terpisahkan pada mandat percepatan ekonomi Jatim melalui Perpres 80/2019," katanya.