JATIMNET.COM, Surabaya – Pemerintah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sejak Sabtu siang, 3 September 2022. Untuk jenis Solar subsidi dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800 per liter, Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter dan Pertalite dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000 per liter.

Menanggapi hal itu, pengurus Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) Amrullah Hakim mengatakan bahwa kebijakan itu menandai munculnya era baru. “Era baru dimulai, era bahwa energi itu tidak selalu murah,” kata dia dikutip dari situs NU online, Minggu, 4 September 2022.  

Praktisi Minyak dan Gas (Migas) itu menilai, pemberlakuan kebijakan itu akan sangat berdampak bagi masyarakat. Maka, pemerintah dinyatakan harus bisa menjaga stabilitas harga komoditi pangan. “Masyarakat luas pasti terdampak. Pemerintah harus menjaga harga pangan, jangan sampai melonjak naik yang bisa mendorong inflasi sangat tinggi,” kata Amrullah.

BACA JUGA : Harga BBM Naik, Begini Tanggapan Muhammadiyah - NU

Ia menambahkan, meski pemerintah memberikan kompensasi berupa bantuan langsung tunai (BLT) namun pembagiannya harus tepat sasaran. “Pemerintah harus terus transparan tentang besaran subsidi dan BLT,” tegas Magister Manajemen lulusan Universitas Indonesia itu.

Amrullah menyatakan bahwa kenaikan BBM kali ini sebagai momentum perbaikan fasilitas publik. Ini termasuk fasilitas publik termasuk transportasi umum untuk menarik minat masyarakat. Tidak hanya bagi masyarakat umum, namum juga pejabat negara.

“Pemerintah harus segara membenahi transportasi publik. Dorong pejabat untuk naik transportasi publik. Pak Jokowi, Pak Menteri, semua aparatur negara harus mencontohkanuntuk naik transportasi publik,” ia mengungkapkan.

BACA JUGA : Anggota DPRD Lamongan Dukung Mahasiswa Tolak Rencana Kenaikan Harga BBM

Sementara itu, tokoh Muhammadiyah Prof Din Syamsuddin menyatakan bahwa langkah yang diambil pemerintah tidaklah bijaksana. Sebab, kenaikan BBM akan berimbas pada melonjaknya harga barang-barang kebutuhan rakyat.

“Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM merupakan kebijakan yang tidak bijak. Bahkan, ini dapat dikatakan sebagai kebijakan yang membajak hak rakyat,” ujar dia seperti dikutip dari Republika.

Penilaian itu karena dinilai kebanyakan warga Indonesia mulai menata ekonomi pascapuncak pandemi Covid-19. Maka ia mengimbau pemerintah untuk lebih peka terhadap realitas di tengah masyarakat.

“Ketakbijakan baru ini menunjukkan secara nyata, pemerintah Presiden Joko Widodo adalah rezim yang tidak pro-rakyat. Janganlah kalau rakyat tidak bereaksi atau diam, itu (dianggap) berarti setuju,” ujar Guru Besar Ilmu Pemikiran Politik Islam UIN Syarif Hidayatullah itu.